Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Resmi Rilis Aturan Pelaksana Bidang Pajak UU Cipta Kerja

A+
A-
8
A+
A-
8
Sri Mulyani Resmi Rilis Aturan Pelaksana Bidang Pajak UU Cipta Kerja

PMK 18/2021.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan pelaksanaan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 18/2021. Beleid ini mencakup ketentuan di bidang pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM), serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

Terbitnya PMK ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (1d), dan Pasal 4 ayat (3) huruf f, o, dan p UU PPh s.t.d.t.d. UU Cipta Kerja. PMK ini juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) huruf a, b, c, dan e serta Pasal 13 ayat (5a) dan ayat (8) UU PPN s.t.d.t.d. UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Ini Alasan Wajib Pajak Badan Diimbau Lapor SPT Tahunan Lebih Awal

Kemudian, PMK ini juga diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3a), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17B ayat (1a), Pasal 27B ayat (8), dan Pasal 44B ayat (3) UU KUP s.t.d.t.d. UU Cipta Kerja.

“Berdasarkan pertimbangan …, perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 …,” demikian kutipan bagian pertimbangan PMK 18/2021, dikutip pada Senin (1/3/2021).

Bab II Pajak Penghasilan terdiri atas 5 bagian. Pertama, persyaratan subjek pajak orang pribadi. Kedua, kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan PPh bagi warga negara asing.

Baca Juga: Pengawasan Wajib Pajak Dilakukan DJP, Termasuk Pakai Data SPT Tahunan

Ketiga, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk lnvestasi, tata cara pengecualian pengenaan PPh atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak, serta perubahan batasan dividen yang diinvestasikan.

Keempat, dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan/ atau biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang dikecualikan dari objek PPh.

Kelima, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/ atau keagamaan yang dikecualikan dari objek PPh.

Baca Juga: Masa Insentif Tinggal 3 Bulan, Ini Kata Sri Mulyani

Bab III Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah memuat 4 bagian. Pertama, kriteria belum melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) dan/atau ekspor BKP dan/ atau JKP, penentuan sektor usaha tertentu, serta tata cara pembayaran kembali pajak masukan.

Kedua, tata cara pengkreditan pajak masukan. Ketiga, tata cara pembuatan faktur pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak. Keempat, faktur pajak bagi pengusaha kena pajak (PKP) pedagang eceran yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir.

BAB IV Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan memuat 7 bagian. Pertama, tata cara pemberian imbalan bunga. Kedua, tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Bagian ini memuat perubahan ketentuan dalam PMK 242/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Baca Juga: Penegakan Hukum 2021, DJP Jalankan 9 Rencana Aksi

Ketiga, Surat Pemberitahuan (SPT). Bagian ini berisi sejumlah perubahan dalam PMK 243/2014 s.t.d.d. PMK 9/2018 tentang SPT. Keempat, tata cara pemeriksaan. Dalam bagian ini, ada perubahan ketentuan PMK 17/2013 s.t.d.d. PMK 184/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Kelima, tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Bagian ini memuat perubahan beberapa ketentuan dalam PMK 145/2012 s.t.d.d. PMK 183/2015 tentang tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Keenam, tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam bagian ini, beberapa ketentuan dalam PMK 239/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan diubah.

Baca Juga: DJP Mulai Telisik Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Ketujuh, tata cara permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara. Beberapa ketentuan dalam PMK 55/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara diubah.

“Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [17 Februari 2021],” demikian bunyi penggalan Pasal 119 PMK 18/2021.

Ada 3 PMK yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PMK 18/2021. Ketiganya adalah PMK 111/2010, PMK 107/2017 s.t.d.d. PMK 93/2019, dan PMK 192/2018.

Baca Juga: Hibah Pariwisata, Sri Mulyani: Saya Tahu Banyak yang Masih Menghendaki

Kemudian, ada 3 PMK yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah PMK 18/2021 berlaku. Ketiganya adalah PMK 151/2013, PMK 226/2013 s.t.d.t.d. PMK 65/2018, dan PMK 31/2014. (kaw)

Topik : PMK 18/2021, UU 11/2020, UU Cipta Kerja, UU PPh, UU PPN, UU KUP, Sri Mulyani, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Lucia

Senin, 01 Maret 2021 | 11:59 WIB
Dear DDTC, Mohon advice sehubungan dengan kompensasi yang diberikan kepada karyawan kontrak (padahal karyawan tsb akan dipekerjakan lagi dengan perpanjangan kontrak/kontrak baru) berdasarkan PP35/2021 pasal 15(4), sbb: " Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka wa ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 06 April 2021 | 15:48 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 15:24 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 06 April 2021 | 09:49 WIB
PENEGAKAN HUKUM
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 22:30 WIB
BELGIA
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)