Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dirjen Pajak Sebut NIK Jadi Basis Sistem Administrasi DJP yang Baru

A+
A-
15
A+
A-
15
Dirjen Pajak Sebut NIK Jadi Basis Sistem Administrasi DJP yang Baru

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan dasar atau basis sistem administrasi Ditjen Pajak (DJP) menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi. Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (26/10/2021).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pada saat ini, DJP tengah membangun sistem inti administrasi perpajakan. Jika sistem yang baru tersebut digunakan secara penuh, DJP akan menggunakan NIK sebagai common identifier untuk wajib pajak orang pribadi.

“Kami sedang membangun sistem informasi. Insyaallah, 2023 kami sudah akan gunakan sepenuhnya. Kemudian, yang kami gunakan sebagai basis untuk administrasi, common identifier-nya, adalah NIK bagi orang pribadi. Kalau badan masih menggunakan NIB (nomor induk berusaha),” ujar Suryo.

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Seperti diberitakan sebelumnya, melalui perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), NIK digunakan sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi. Simak beberapa ulasan mengenai UU HPP di sini.

Selain mengenai NIK sebagai basis sistem administrasi DJP, ada pula bahasan terkait dengan kinerja penerimaan pajak. Kemudian, ada pula bahasan terkait dengan instrumen investasi dalam program pengungkapan sukarela.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Aktivasi NIK Sebagai NPWP

Terkait dengan aktivasi NIK sebagai identifier atau pengganti NPWP, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ada 2 skema yang bisa dijalankan. Pertama, wajib pajak mengajukan atau mendaftarkan kepada DJP. Kedua, DJP mengaktifkan secara otomatis.

“Jadi secara otomatis akan kami jalankan pada waktu kami menemukan data dan informasi, terhadap yang bersangkutan memang mendapatkan penghasilan dari pihak lain atau dia berusaha sendiri,” ujar Suryo.

Ke depan, sambungnya, sistem informasi yang dibangun akan data driven. Dengan demikian, segala langkah yang dijalankan DJP berdasarkan pada data dan informasi yang telah dikumpulkan. (DDTCNews/Kontan).

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Penerimaan Pajak

Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga September 2021 senilai Rp850,1 triliun atau setara 69,1% terhadap target Rp1.229,59 triliun.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan tren penerimaan pajak makin menunjukkan perbaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, otoritas akan terus mengoptimalkan penerimaan agar target tercapai pada akhir tahun.

"Harapannya, sampai dengan akhir tahun, kami kepengen mendekati dan bahkan Insyaallah memenuhi target yang ditetapkan," katanya.

Baca Juga: Pemerintah Berwenang Tetapkan Retribusi Baru, Salah Satunya Atas Sawit

Sebelumnya, outlook penerimaan pajak 2021 senilai Rp1.176,3 triliun atau setara 95,7% dari target Rp1.229,6 triliun. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

SBN Khusus Program Pengungkapan Sukarela

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur ketentuan mengenai penempatan atau investasi harta peserta program pengungkapan sukarela. Salah satunya instrumen investasi itu adalah surat berharga negara (SBN).

“Nanti memang SBN-nya akan khusus. Yang sudah diatur di undang-undang adalah mengenai tarif-tarif PPh-nya yang sudah khusus. Nanti SBN-nya tentu mengikuti,” ujarnya.

Baca Juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, UU Penanaman Modal Asing Resmi Disahkan

Pemerintah, sambung Suahasil, berharap dana yang masuk ke SBN dalam membantu pembiayaan APBN pada 2022. Sesuai dengan UU HPP, program pengungkapan sukarela akan digelar pada pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. (DDTCNews)

Penerimaan PPh Orang Pribadi

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi hingga akhir September 2021 masih mengalami kontraksi 0,3%. Kontraksi terjadi ketika pada periode yang sama, penerimaan jenis pajak lainnya sudah mengalami pertumbuhan positif.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penerimaan PPh orang pribadi secara kuartalan mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Meski demikian, otoritas menilai kinerja PPh orang pribadi akan terus membaik di sisa 3 bulan tahun ini. (DDTCNews)

Baca Juga: RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Digitalisasi Ekonomi

Pembahasan mengenai kesepakatan terhadap solusi dua pilar (two-pillar solution) untuk mengatasi tantangan pajak dari digitalisasi ekonomi masih terus berlanjut.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan sampai dengan saat ini, Indonesia telah menyepakati implementasi Pilar 1 dan Pilar 2. Otoritas tengah mendiskusikan aspek teknis dan persiapan penerapan yang rencananya mulai 2023. Ada beberapa perhatian pemerintah dalam diskusi tersebut.

“Beberapa yang menjadi perhatian Indonesia antara lain kejelasan pelaksanaan ketentuan mengenai MNE (multinational enterprise) di luar scope yang telah ditentukan dan juga terkait dengan batasan threshold,” ujar Suryo.

Baca Juga: Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Suryo mengatakan pemerintah Indonesia juga memberi perhatian pada jangka waktu pelaksanaan peninjuan (review) dari implementasi Pilar 1 dan 2 tersebut. (DDTCNews)

Cukai Rokok

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan terdapat sejumlah aspek yang masih dikaji dalam penetapan tarif cukai rokok tahun depan. Namun, dia menargetkan kajian tersebut bisa rampung bulan ini. Selanjutnya, hasil kajian akan ditetapkan dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK).

"Saat ini masih kami review di internal pemerintah dan mudah-mudahan Insyaallah bulan ini bisa kita selesaikan setelah ditetapkan oleh pimpinan," katanya. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, NIK, NPWP, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 09:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Kejar Setoran PBB Akhir Tahun, Camat Dikerahkan ke Lapangan

Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021

Rupiah Lanjutkan Tren Pelemahan Terhadap Dolar AS

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya