Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dirjen Pajak: Banyak Peserta Tax Amnesty yang Belum Lapor Seluruh Aset

A+
A-
11
A+
A-
11
Dirjen Pajak: Banyak Peserta Tax Amnesty yang Belum Lapor Seluruh Aset

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan masih banyak peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang belum mendeklarasikan seluruh asetnya.

Dalam rapat panitia kerja (panja) bersama Komisi XI awal pekan ini, Suryo mengatakan jika aset tersebut ditemukan, bahkan diperiksa Ditjen Pajak (DJP), akan ada kewajiban pembayaran pajak final 30% ditambah sanksi 200%.

“Banyak terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh asetnya. Jadi masih ada yang tertinggal. Di sisi lain, kita memiliki data AEoI (automatic exchange of information) dan ILAP (instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain) sebagai pembanding,” ujar Suryo, dikutip pada Jumat (9/7/2021).

Baca Juga: Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Merespons kondisi tersebut, pemerintah ingin memberikan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan aset yang belum dideklarasikan dalam program tax amnesty. Suryo berharap program ini bisa dilaksanakan setengah tahun dalam periode tahun ini atau tahun depan.

Terhadap peserta tax amnesty ini, skema kebijakannya adalah pengungkapan aset hingga 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan saat tax amnesty. Mereka akan dikenai PPh final 15% dari nilai aset atau 12,5% dari nilai aset jika diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN) yang ditentukan pemerintah.

Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak akan diberikan penghapusan sanksi. Jika wajib pajak gagal menginvestasikan asetnya dalam SBN, harus membayar 3,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi atau membayar 5% jika ditetapkan DJP. Simak ‘2 Skema Rencana Kebijakan Ungkap Aset Sukarela, Ini Kata Dirjen Pajak’.

Baca Juga: 21 Proses Bisnis DJP Bakal Terintegrasi, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Setelah program pengungkapan aset secara sukarela selesai dan wajib pajak tetap tidak mendeklarasikan asetnya, ketentuan pembayaran PPh final dan sanksi 200% yang ada dalam UU Pengampunan Pajak akan berlaku.

"Rezim yang kami bangun adalah TA [tax amnesty] yang dulu, yang belum semuanya terdeklarasikan, diberikan kesempatan melalui UU ini dalam window tertentu. Apabila window ini terlewatkan, ya kita kembali ke UU Tax Amnesty lagi," ujar Suryo. (kaw)

Baca Juga: Cerita Sri Mulyani Soal Core Tax System: Idenya Sudah Sejak 2008
Topik : revisi UU KUP, tax amnesty, ungkap aset sukarela, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 12:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pakai Cara Ini, DJP Bisa Tahu Daftar Belanja WNI di Luar Negeri

Kamis, 16 September 2021 | 10:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Baru Beroperasi, 18 KPP Madya Ini Raup Penerimaan Pajak Rp42,7 Triliun

Rabu, 15 September 2021 | 16:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada 40 Ribu WP Bakal Terima Email dari Ditjen Pajak, Kamu Termasuk?

Rabu, 15 September 2021 | 15:53 WIB
PROVINSI BANTEN

Buntut Faktur Pajak Fiktif, Apartemen Eks Bos Perusahaan Disita

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax