Review
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Deteksi Penghindaran Pajak, Pemerintah Berencana Telusuri Medsos

A+
A-
2
A+
A-
2
Deteksi Penghindaran Pajak, Pemerintah Berencana Telusuri Medsos

Ilustrasi.

PARIS, DDTCNews – Pemerintah Prancis berencana memberikan wewenang kepada otoritas pajak dan bea cukai untuk menyisir media sosial guna mencari indikasi penghindaran pajak. Rancangan regulasi tersebut kini sedang dibahas dalam sidang penetapan anggaran 2020 di parlemen.

Dengan aturan tersebut, otoritas pajak dan bea cukai akan dapat meninjau profil, foto, dan unggahan pengguna media sosial. Dengan memanfaatkan sistem algoritma, komputer akan mendeteksi tanda penghindaran pajak, penyelundupan, atau pendapatan yang tidak dilaporkan

“Jika Anda melaporkan status residen fiskal Anda bukan di Prancis, tetapi di Instagram Anda terus-menerus mengunggah foto sedang berada di Prancis, ini mungkin dapat menjadi temuan,” kata Gérald Darmanin, Menteri Anggaran Prancis, Kamis (7/10/2019)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Masih Turun, Ini Rencana Langkah DJP

Darmanin juga mejelaskan tidak ada hal yang luar biasa dari kebijakan tersebut. Sebab, kebijakan serupa telah banyak diterapkan oleh negara lain. Dia memberi contoh Amerika serta Inggris yang bahkan telah menerapkan kebijakan sejenis sejak 2010.

Lebih lanjut, Darmanin mengatakan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk melawan kecurangan pajak. Oleh karena itu, dia menekankan kebijakan itu harus disetujui oleh pengawas data Perancis (Commission nationale de l'informatique et des libertés/CNIL) dan pengadilan administrasi tertinggi.

Rancangan regulasi itu juga akan memberikan otoritas pajak dan bea cukai waktu untuk melakukan percobaan atas kebijakan pemantauan data ini selama 3 tahun. Selain itu, komite keuangan Majelis Nasional juga telah meninjau dan menyetujui rancangan regulasi ini pada Rabu (6/11/2019).

Baca Juga: Seperti Apa Kriteria Utama Orang Kaya atau HNWI di Berbagai Negara?

Kendati telah disetujui oleh komite keuangan, rancangan regulasi itu harus disetujui oleh parlemen agar dapat diterapkan. Namun, kemungkinan aturan ini diadopsi sangat tinggi, mengingat Presiden Emmanuel Macron memegang mayoritas kursi di Majelis Rendah.

Selain itu, kebijakan ini akan meningkatkan aparatur pengawas negara secara signifikan. Pasalnya, otoritas kini diperkenankan untuk menghimpun data publik dari media sosial. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran dari otoritas perlindungan data negara dan beberapa kelompok advokat

Arthur Messaud, pakar hukum kelompok advokasi kebebasan internet mengatakan kebijakan ini layaknya eksperimen tanpa tujuan dan tampak seperti lelucon, “Pemerintah seperti menempatkan kucing di antara merpati, dengan memungkinkan pemantauan internet untuk segalanya dan apa saja."

Baca Juga: Perusahaan Terdaftar di Tax Haven Tidak Mendapat Dana Bailout Covid-19

Sementara itu, CNIL memberi penenakan pada risiko yang akan ditimbulkan oleh kebijakan tersebut bagi kebebasan individu. Namun, Lembaga yang dikenal gigih dalam membela hak privasi ini mengakui kebijakan tersebut tetap sah. (kaw)

Topik : penghindaran pajak, media sosial. Prancis, pemeriksaan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 05 April 2020 | 09:00 WIB
SE 09/2020
Kamis, 02 April 2020 | 16:59 WIB
DENIS HEALEY
Rabu, 01 April 2020 | 16:49 WIB
PERPU 1/2020
Senin, 30 Maret 2020 | 17:53 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Kamis, 28 Mei 2020 | 19:45 WIB
KOTA BUKITTINGGI
Kamis, 28 Mei 2020 | 17:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:51 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:39 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:06 WIB
REKONSILIASI FISKAL (18)
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 15:21 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 28 Mei 2020 | 14:58 WIB
KETENAGAKERJAAN