Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dengan CRM, DJP Bakal Punya Daftar Prioritas Penagihan Pajak

4
4

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Implementasi compliance risk management (CRM) sesuai Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 masih menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (3/9/2019). Beberapa media lebih fokus menyoroti CRM dalam kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa.

CRM Fungsi Penagihan menghasilkan Daftar Prioritas Tindakan dan Daftar Prioritas Pencairan yang akan digunakan kantor pelayanan pajak (KPP) untuk mengoptimalisasi pencairan piutang pajak. Kedua daftar tersebut akan ditampilkan dalam sistem informasi yang dikembangkan Ditjen Pajak (DJP).

“Wajib Pajak (WP) dalam Daftar Prioritas Tindakan dan Daftar Prioritas Pencairan dipetakan sesuai tingkat risikonya ke dalam posisi risiko yang ditampilkan pada peta kepatuhan CRM Fungsi Penagihan,” demikian penggalan isi SE tersebut.

Baca Juga: Ketentuan Tax Holiday di Kawasan Ekonomi Khusus Bakal Direvisi

Peta kepatuhan CRM Fungsi Penagihan menggambarkan risiko kepatuhan WP dalam melakukan pembayaran piutang pajak yang disusun berdasarkan tingkat ketertagihan piutang pajak, keberadaan WP dan/atau penanggung pajak, serta kemampuan membayarnya.

Adapun risiko penagihan adalah hilangnya penerimaan pajak akibat tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran atas piutang pajak. Hal tersebut dikarenakan hilangnya kesempatan untuk menagih dan/atau mencairkan piutang pajak.

Prioritas penagihan yang disusun berdasarkan Daftar Prioritas Tindakan dan Daftar Prioritas Pencairan ditindaklanjuti sesuai urutan risiko masing-masing WP. Tindak lanjut bisa juga sesuai dengan kebijakan lain berdasarkan pertimbangan kepala KPP.

Baca Juga: Apakah Dana Repatriasi Bakal Lari ke Luar Negeri? Ini Kata Pengusaha

Sebelumnya, otoritas mengatakan CRM digunakan untuk memetakan WP berdasarkan derajat kepatuhan. Fungsi pengawasan hanya ditujukan untuk WP yang masuk kategori tidak patuh. Dengan penanganan ke WP yang tidak patuh diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti risiko membengkaknya proyeksi shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak pada tahun ini. Dengan kondisi tersebut, otoritas memilih untuk melebarkan defisit anggaran.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Risiko Shortfall Membengkak, Ini Langkah Lanjutan Ditjen Pajak
  • Langkah Strategis

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pertama, mengoptimalkan data pihak ketiga untuk menguji kepatuhan, terutama yang berasal dari pertukaran informasi, akses informasi perbankan, serta pertukaran data antarinstansi.

“Walau demikian, ini tentu juga akan sangat tergantung dari kesiapan teknologi informasi serta komitmen dan kemauan untuk memastikan kepatuhan, khususnya dari high net worth individuals,” kata Bawono.

Selain itu, ada beberapa aspek lain yang bisa dikerjakan oleh otoritas pajak. Aspek itu berupa penegakan ketentuan anti penghindaran pajak, kepastian kepatuhan dari pelaku di ekosistem digital, dan joint audit.

Baca Juga: Uji Kepatuhan, DJP Gunakan Daftar Sasaran Prioritas WP yang Diperiksa
  • Pelebaran Defisit Anggaran

Risiko membengkaknya shortfall penerimaan pajak pada tahun ini membuat pemerintah bersiap-siap melebarkan defisit anggaran dengan outlook 1,93% terhadap produk domestik bruto (PDB). Langkah ini ditempuh dalam dua langkah. Pertama, menerbitkan surat berharga negara (SBN) sesuai rencana awal.

Kedua, memperbesar pinjaman. Opsi penambahan pinjaman baru tetap terbuka karena berdasarkan laporan semester I APBN 2019, pemerintah telah menjajaki potensi pinjaman tunai. Pada tahun ini, pemerintah memiliki porsi pinjaman yang bisa dioptimalkan sekitar US$1 miliar hingga US$2 miliar.

  • Pengelolaan Utang

Bank Dunia memperingatkan risiko peningkatan beban utang luar negeri negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi itu dipengaruhi adanya perlambatan pertumbuhan penerimaan negara dari pajak dan nonpajak.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terus Jalankan Upaya Penegakan Hukum

Berdasarkan laporan Bank Dunia, total utang luar negeri kelompok negara berkembang tumbuh 5,3% menjadi US$7,8 triliun pada 2018. Menanggapi peringatan tersebut, otoritas fiskal menegaskan gagal bayar utang tidak akan terjadi di Indonesia.

“Utang dikelola hati-hati, apalagi saat ini kondisi perekonomian global dan domestik cukup menantang,” ujar Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman. (kaw)

Baca Juga: Akhir 2019, Ratusan Triliun Dana Repatriasi Tax Amnesty Bebas Bergerak

“Wajib Pajak (WP) dalam Daftar Prioritas Tindakan dan Daftar Prioritas Pencairan dipetakan sesuai tingkat risikonya ke dalam posisi risiko yang ditampilkan pada peta kepatuhan CRM Fungsi Penagihan,” demikian penggalan isi SE tersebut.

Baca Juga: Ketentuan Tax Holiday di Kawasan Ekonomi Khusus Bakal Direvisi

Peta kepatuhan CRM Fungsi Penagihan menggambarkan risiko kepatuhan WP dalam melakukan pembayaran piutang pajak yang disusun berdasarkan tingkat ketertagihan piutang pajak, keberadaan WP dan/atau penanggung pajak, serta kemampuan membayarnya.

Adapun risiko penagihan adalah hilangnya penerimaan pajak akibat tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran atas piutang pajak. Hal tersebut dikarenakan hilangnya kesempatan untuk menagih dan/atau mencairkan piutang pajak.

Prioritas penagihan yang disusun berdasarkan Daftar Prioritas Tindakan dan Daftar Prioritas Pencairan ditindaklanjuti sesuai urutan risiko masing-masing WP. Tindak lanjut bisa juga sesuai dengan kebijakan lain berdasarkan pertimbangan kepala KPP.

Baca Juga: Apakah Dana Repatriasi Bakal Lari ke Luar Negeri? Ini Kata Pengusaha

Sebelumnya, otoritas mengatakan CRM digunakan untuk memetakan WP berdasarkan derajat kepatuhan. Fungsi pengawasan hanya ditujukan untuk WP yang masuk kategori tidak patuh. Dengan penanganan ke WP yang tidak patuh diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti risiko membengkaknya proyeksi shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak pada tahun ini. Dengan kondisi tersebut, otoritas memilih untuk melebarkan defisit anggaran.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Risiko Shortfall Membengkak, Ini Langkah Lanjutan Ditjen Pajak
  • Langkah Strategis

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pertama, mengoptimalkan data pihak ketiga untuk menguji kepatuhan, terutama yang berasal dari pertukaran informasi, akses informasi perbankan, serta pertukaran data antarinstansi.

“Walau demikian, ini tentu juga akan sangat tergantung dari kesiapan teknologi informasi serta komitmen dan kemauan untuk memastikan kepatuhan, khususnya dari high net worth individuals,” kata Bawono.

Selain itu, ada beberapa aspek lain yang bisa dikerjakan oleh otoritas pajak. Aspek itu berupa penegakan ketentuan anti penghindaran pajak, kepastian kepatuhan dari pelaku di ekosistem digital, dan joint audit.

Baca Juga: Uji Kepatuhan, DJP Gunakan Daftar Sasaran Prioritas WP yang Diperiksa
  • Pelebaran Defisit Anggaran

Risiko membengkaknya shortfall penerimaan pajak pada tahun ini membuat pemerintah bersiap-siap melebarkan defisit anggaran dengan outlook 1,93% terhadap produk domestik bruto (PDB). Langkah ini ditempuh dalam dua langkah. Pertama, menerbitkan surat berharga negara (SBN) sesuai rencana awal.

Kedua, memperbesar pinjaman. Opsi penambahan pinjaman baru tetap terbuka karena berdasarkan laporan semester I APBN 2019, pemerintah telah menjajaki potensi pinjaman tunai. Pada tahun ini, pemerintah memiliki porsi pinjaman yang bisa dioptimalkan sekitar US$1 miliar hingga US$2 miliar.

  • Pengelolaan Utang

Bank Dunia memperingatkan risiko peningkatan beban utang luar negeri negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi itu dipengaruhi adanya perlambatan pertumbuhan penerimaan negara dari pajak dan nonpajak.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terus Jalankan Upaya Penegakan Hukum

Berdasarkan laporan Bank Dunia, total utang luar negeri kelompok negara berkembang tumbuh 5,3% menjadi US$7,8 triliun pada 2018. Menanggapi peringatan tersebut, otoritas fiskal menegaskan gagal bayar utang tidak akan terjadi di Indonesia.

“Utang dikelola hati-hati, apalagi saat ini kondisi perekonomian global dan domestik cukup menantang,” ujar Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman. (kaw)

Baca Juga: Akhir 2019, Ratusan Triliun Dana Repatriasi Tax Amnesty Bebas Bergerak
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, compliance risk management, CRM. penagihan, kepatuhan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK