Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Surat Edaran Baru Dirjen Pajak Soal Compliance Risk Management

15
15

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait implementasi compliance risk management (CRM) dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (2/10/2019).

SE yang dimaksud adalah SE Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019. Beleid yang ditetapkan pada 11 September 2019 ini secara bersamaan mencabut SE Dirjen Pajak No. SE-02/PJ/2016 tentang Pembuatan Benchmark Behavioral Model dan Tindak Lanjutnya.

“SE Dirjen ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan penjelasan umum dalam rangka implementasi CRM dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan di unit kerja Ditjen Pajak (DJP),” demikian bunyi penggalan isi SE itu.

Baca Juga: Ketentuan Tax Holiday di Kawasan Ekonomi Khusus Bakal Direvisi

CRM, seperti dikutip dalam SE tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak (WP) yang dilakukan secara sistematis oleh DJP.

Pengelolaan itu dilakukan dengan membuat pilihan perlakuan (treatment) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan secara efektif sekaligus mencegah ketidakpatuhan berdasarkan perilaku WP dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

Dengan demikian, CRM sangat penting untuk membantu otoritas pajak mencapai tujuan strategis organisasi dengan memanfaatkan suatu alat bantu pengambilan keputusan.

Baca Juga: Apakah Dana Repatriasi Bakal Lari ke Luar Negeri? Ini Kata Pengusaha

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan implementasi CRM merupakan kelanjutan dari program amnesti pajak dan transparansi informasi keuangan yang telah memungkinkan otoritas membangun profil risiko WP scara lebih canggih dan akurat.

Dalam SE tersebut, Dirjen Pajak memberikan rincian ketentuan implementasi CRM dalam kegiatan ekstensifikasi, kegiatan pemeriksaan dan pengawasan, serta kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa.

Beberapa media nasional juga menyoroti rencana pemerintah dalam menyusun kebijakan cukai hasil tembakau (CHT). Pemerintah telah memutuskan akan menaikkan tarif rata-rata hingga 23% pada 2020. Sementara, terkait dengan simplifikasi layer tarif CHT yang telah ditunda, pemerintah belum ada pembicaraan lebih lanjut.

Baca Juga: Risiko Shortfall Membengkak, Ini Langkah Lanjutan Ditjen Pajak

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Risiko Dasar

Dalam SE Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 disebutkan CRM memerhatikan risiko dasar yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP. Risiko dasar itu adalah risiko pendaftaran (registration), pelaporan (filing), pembayaran pajak (payment), dan kebenaran pelaporan (correct reporting).

“Semua langkah dalam proses CRM mengarah pada tingkat kepatuhan dan kepuasan WP yang lebih tinggi,” demikian bunyi penggalan isi SE tersebut.

Baca Juga: Uji Kepatuhan, DJP Gunakan Daftar Sasaran Prioritas WP yang Diperiksa
  • Best Practice Dunia Perpajakan Internasional

Diferensiasi WP berdasarkan risiko kepatuhan, seperti diungkapkan Dirjen Pajak dalam SE Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019, menjadi dasar pengembangan risk engine dalam CRM. Dengan demikian, WP dapat dipetakan secara sistematis sesuai best practice di dunia perpajakan internasional, terukur berdasarkan skor dan bobot risiko, dan objektif berdasarkan data.

  • Simplifikasi Layer Tarif CHT Tidak Dibahas

Simplifikasi layer tarif cukai rokok (CHT) hingga saat ini belum dibahas oleh otoritas. Adapun layer tarif CHT yang berlaku sekarang ada 10, yaitu sigaret kretek tangan (4 layer), sigaret kretek mesin (3 layer), dan sigaret putih mesin (3 layer).

“Simplifikasi sama sekali tidak dibahas. PMK 156/2018 juga sudah tidak dibahas,” ujar Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto.

Baca Juga: Akhir 2019, Ratusan Triliun Dana Repatriasi Tax Amnesty Bebas Bergerak
  • Risiko Gagal Bayar

Hasil stress-test Moody’s Investors Service menunjukkan India dan Indonesia merupakan dua negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki risiko penurunan kapasitas pembayaran kembali utang korporasi. Dengan demikian risiko gagal bayar cukup tinggi.

“Di belakang dua negara tersebut, ada Singapura, Malaysia, dan China yang memiliki risiko gagal bayar yang tidak kalah besar,” kata Asisten Wakil Presiden dan Analis Moody Rebaca Tan.

  • Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar perusahaan-perusahaan di Indonesia meningkatkan kehati-hatian dan melihat dinamika lingkungan tempat mereka beroperasi. Kondisi perlambatan global, menurutnya, mengharuskan setiap korporasi untuk mengubah asumsi kondisi ekonomi agar bisnis tetap dapat menghasilkan keuntungan.

Baca Juga: Tidak Punya NPWP? Bisa Jadi Anda Masuk Daftar Sasaran Ditjen Pajak

“Mereka harus meningkatkan kehati-hatian apakah kegiatan korporasi akan memunculkan aliran keuntungan yang diharapkan seperti semula,” katanya.

  • BPS Klaim Tidak Ada Penurunan Daya Beli

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya deflasi pada bulan lalu tidak mencerminkan adanya pelemahan daya beli masyarakat. BPS mengklaim deflasi yang terjadi sebesar 0,27% merupakan efek dari turunnya harga sejumlah komoditas pangan.

“Saya masih akan menyimpulkan tidak ada penurunan daya beli,” tegasnya. (kaw)

Baca Juga: Duh, BKPM Sebut Perilaku Semena-mena Petugas Pajak Hambat Investasi

“SE Dirjen ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan penjelasan umum dalam rangka implementasi CRM dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan di unit kerja Ditjen Pajak (DJP),” demikian bunyi penggalan isi SE itu.

Baca Juga: Ketentuan Tax Holiday di Kawasan Ekonomi Khusus Bakal Direvisi

CRM, seperti dikutip dalam SE tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak (WP) yang dilakukan secara sistematis oleh DJP.

Pengelolaan itu dilakukan dengan membuat pilihan perlakuan (treatment) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan secara efektif sekaligus mencegah ketidakpatuhan berdasarkan perilaku WP dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

Dengan demikian, CRM sangat penting untuk membantu otoritas pajak mencapai tujuan strategis organisasi dengan memanfaatkan suatu alat bantu pengambilan keputusan.

Baca Juga: Apakah Dana Repatriasi Bakal Lari ke Luar Negeri? Ini Kata Pengusaha

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan implementasi CRM merupakan kelanjutan dari program amnesti pajak dan transparansi informasi keuangan yang telah memungkinkan otoritas membangun profil risiko WP scara lebih canggih dan akurat.

Dalam SE tersebut, Dirjen Pajak memberikan rincian ketentuan implementasi CRM dalam kegiatan ekstensifikasi, kegiatan pemeriksaan dan pengawasan, serta kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa.

Beberapa media nasional juga menyoroti rencana pemerintah dalam menyusun kebijakan cukai hasil tembakau (CHT). Pemerintah telah memutuskan akan menaikkan tarif rata-rata hingga 23% pada 2020. Sementara, terkait dengan simplifikasi layer tarif CHT yang telah ditunda, pemerintah belum ada pembicaraan lebih lanjut.

Baca Juga: Risiko Shortfall Membengkak, Ini Langkah Lanjutan Ditjen Pajak

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Risiko Dasar

Dalam SE Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 disebutkan CRM memerhatikan risiko dasar yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP. Risiko dasar itu adalah risiko pendaftaran (registration), pelaporan (filing), pembayaran pajak (payment), dan kebenaran pelaporan (correct reporting).

“Semua langkah dalam proses CRM mengarah pada tingkat kepatuhan dan kepuasan WP yang lebih tinggi,” demikian bunyi penggalan isi SE tersebut.

Baca Juga: Uji Kepatuhan, DJP Gunakan Daftar Sasaran Prioritas WP yang Diperiksa
  • Best Practice Dunia Perpajakan Internasional

Diferensiasi WP berdasarkan risiko kepatuhan, seperti diungkapkan Dirjen Pajak dalam SE Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019, menjadi dasar pengembangan risk engine dalam CRM. Dengan demikian, WP dapat dipetakan secara sistematis sesuai best practice di dunia perpajakan internasional, terukur berdasarkan skor dan bobot risiko, dan objektif berdasarkan data.

  • Simplifikasi Layer Tarif CHT Tidak Dibahas

Simplifikasi layer tarif cukai rokok (CHT) hingga saat ini belum dibahas oleh otoritas. Adapun layer tarif CHT yang berlaku sekarang ada 10, yaitu sigaret kretek tangan (4 layer), sigaret kretek mesin (3 layer), dan sigaret putih mesin (3 layer).

“Simplifikasi sama sekali tidak dibahas. PMK 156/2018 juga sudah tidak dibahas,” ujar Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto.

Baca Juga: Akhir 2019, Ratusan Triliun Dana Repatriasi Tax Amnesty Bebas Bergerak
  • Risiko Gagal Bayar

Hasil stress-test Moody’s Investors Service menunjukkan India dan Indonesia merupakan dua negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki risiko penurunan kapasitas pembayaran kembali utang korporasi. Dengan demikian risiko gagal bayar cukup tinggi.

“Di belakang dua negara tersebut, ada Singapura, Malaysia, dan China yang memiliki risiko gagal bayar yang tidak kalah besar,” kata Asisten Wakil Presiden dan Analis Moody Rebaca Tan.

  • Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar perusahaan-perusahaan di Indonesia meningkatkan kehati-hatian dan melihat dinamika lingkungan tempat mereka beroperasi. Kondisi perlambatan global, menurutnya, mengharuskan setiap korporasi untuk mengubah asumsi kondisi ekonomi agar bisnis tetap dapat menghasilkan keuntungan.

Baca Juga: Tidak Punya NPWP? Bisa Jadi Anda Masuk Daftar Sasaran Ditjen Pajak

“Mereka harus meningkatkan kehati-hatian apakah kegiatan korporasi akan memunculkan aliran keuntungan yang diharapkan seperti semula,” katanya.

  • BPS Klaim Tidak Ada Penurunan Daya Beli

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadinya deflasi pada bulan lalu tidak mencerminkan adanya pelemahan daya beli masyarakat. BPS mengklaim deflasi yang terjadi sebesar 0,27% merupakan efek dari turunnya harga sejumlah komoditas pangan.

“Saya masih akan menyimpulkan tidak ada penurunan daya beli,” tegasnya. (kaw)

Baca Juga: Duh, BKPM Sebut Perilaku Semena-mena Petugas Pajak Hambat Investasi
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, compliance risk management, CRM. pemeriksaan, penagihan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI