Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dengan CRM, DJP Fokus Awasi Wajib Pajak Tidak Patuh

22
22

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak mulai mengimplementasikan sistem compliance risk management (CRM). Dengan sistem ini, wajib pajak (WP) tidak patuh menjadi prioritas utama pengawasan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan CRM digunakan untuk memetakan WP berdasarkan derajat kepatuhan. Fungsi pengawasan hanya ditujukan untuk WP yang masuk kategori tidak patuh.

“Sekarang kita punya CRM yang intinya untuk memetakan WP berdasarkan data sehingga akan memunculkan klasifikasi WP berdasarkan kepatuhan.” katanya di Auditorium FEB UI, Rabu (2/10/2019).

Baca Juga: Uji Kepatuhan, DJP Gunakan Daftar Sasaran Prioritas WP yang Diperiksa

Klasifikasi risiko WP merupakan barang baru bagi otoritas. Pasalnya, sebelum mengimplementasikan CRM, DJP memukul rata kegiatan pengawasan kepada seluruh WP.

Sekarang, DJP semakin banyak mendapatkan dan menerima data. Data tersebut baik berasal dari SPT maupun data pihak ketiga. Dengan data tersebut, DJP bisa menyusun tingkatan risiko WP sebagai acauan dalam pengawasan.

“Kita lihat berdasarkan risiko ketidakpatuhan. Ya kalau ada di level merah berarti tidak patuh. Ini akan membuat kita lebih fokus kepada WP yang tidak patuh. Kita tidak perlu awasi semua WP,” paparnya.

Baca Juga: Tidak Punya NPWP? Bisa Jadi Anda Masuk Daftar Sasaran Ditjen Pajak

Seperti diketahui, Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 terkait implementasi CRM dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.

Beleid yang ditetapkan pada 11 September 2019 ini secara bersamaan mencabut SE Dirjen Pajak No. SE-02/PJ/2016 tentang Pembuatan Benchmark Behavioral Model dan Tindak Lanjutnya.

CRM, seperti dikutip dalam SE tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan WP yang dilakukan secara sistematis oleh DJP. (kaw)

Baca Juga: Dengan CRM, DJP Bakal Punya Daftar Prioritas Penagihan Pajak

“Sekarang kita punya CRM yang intinya untuk memetakan WP berdasarkan data sehingga akan memunculkan klasifikasi WP berdasarkan kepatuhan.” katanya di Auditorium FEB UI, Rabu (2/10/2019).

Baca Juga: Uji Kepatuhan, DJP Gunakan Daftar Sasaran Prioritas WP yang Diperiksa

Klasifikasi risiko WP merupakan barang baru bagi otoritas. Pasalnya, sebelum mengimplementasikan CRM, DJP memukul rata kegiatan pengawasan kepada seluruh WP.

Sekarang, DJP semakin banyak mendapatkan dan menerima data. Data tersebut baik berasal dari SPT maupun data pihak ketiga. Dengan data tersebut, DJP bisa menyusun tingkatan risiko WP sebagai acauan dalam pengawasan.

“Kita lihat berdasarkan risiko ketidakpatuhan. Ya kalau ada di level merah berarti tidak patuh. Ini akan membuat kita lebih fokus kepada WP yang tidak patuh. Kita tidak perlu awasi semua WP,” paparnya.

Baca Juga: Tidak Punya NPWP? Bisa Jadi Anda Masuk Daftar Sasaran Ditjen Pajak

Seperti diketahui, Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 terkait implementasi CRM dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.

Beleid yang ditetapkan pada 11 September 2019 ini secara bersamaan mencabut SE Dirjen Pajak No. SE-02/PJ/2016 tentang Pembuatan Benchmark Behavioral Model dan Tindak Lanjutnya.

CRM, seperti dikutip dalam SE tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan WP yang dilakukan secara sistematis oleh DJP. (kaw)

Baca Juga: Dengan CRM, DJP Bakal Punya Daftar Prioritas Penagihan Pajak
Topik : compliance risk management, CRM. pemeriksaan, penagihan, pengawasan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI