Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Deadline Sudah Lewat, DJP: Wajib Pajak OP Masih Bisa Lapor SPT Tahunan

A+
A-
7
A+
A-
7
Deadline Sudah Lewat, DJP: Wajib Pajak OP Masih Bisa Lapor SPT Tahunan

Ucapan terima kasih dari Ditjen Pajak (DJP) kepada wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun deadline penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2020 sudah lewat, wajib pajak orang pribadi masih tetap bisa melaporkannya. Pelaporan SPT Tahunan masih menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (2/4/2021).

Ditjen Pajak (DJP) masih mengharapkan wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT Tahunan hingga 31 Maret 2021 untuk tetap menjalankan kewajibannya. Meskipun demikian, akan ada denda yang dikenakan.

“Wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunan tetap bisa melaporkannya. Meskipun demikian, atas keterlambatan tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp100.000,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor.

Baca Juga: Ini Alasan Wajib Pajak Badan Diimbau Lapor SPT Tahunan Lebih Awal

Hingga 31 Maret 2021, sudah ada 11,3 juta SPT yang masuk. Jumlah itu meningkat 26,6% jika dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 8,9 juta SPT. Peningkatan tersebut berasal dari jumlah pelaporan SPT secara elektronik yang juga tumbuh sebesar 26,1%.

Selain mengenai pelaporan SPT Tahunan, ada pula bahasan mengenai terbitnya aturan perluasan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) mobil. Ada pula bahasan mengenai paradigma baru yang digunakan dalam pemberian insentif fiskal.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Pengawasan Wajib Pajak Dilakukan DJP, Termasuk Pakai Data SPT Tahunan
  • Apresiasi dari DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menyampaikan apresiasinya kepada wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, yang telah melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

“Animo masyarakat terhadap pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing sudah semakin tinggi. Terlebih, selama masa pandemi, kita semua dituntut untuk membatasi aktivitas di luar rumah, sehingga e-filing inilah yang menjadi solusi,” katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Tunggu STP dari KPP

Kasubdit Humas Perpajakan DJP Ani Natalia mengatakan apabila wajib pajak orang pribadi terlambat melaporkan SPT Tahunan, akan ada pengenaan sanksi administrasi berupa denda senilai Rp100.000. Pembayaran denda menunggu terbitnya surat tagihan pajak (STP).

Baca Juga: Penegakan Hukum 2021, DJP Jalankan 9 Rencana Aksi

“Denda tersebut dibayarkan setelah kantor pelayanan pajak (KPP) menerbitkan STP kepada wajib pajak tersebut,” ujarnya, Kamis (1/4/2021).

Jika SPT yang dilaporkan berstatus kurang bayar, ada sanksi lainnya. Selain sanksi administrasi berupa denda, sesuai Pasal 9 ayat (2b), atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan menteri keuangan. Simak ‘Telat Lapor SPT Tahunan? Bayar Dendanya Tunggu Ini Dulu’. (DDTCNews)

  • PPnBM DTP Mobil

Pemerintah resmi memperluas insentif PPnBM DTP pada kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc. Perluasan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.31/PMK.010/2021.

Baca Juga: Catatan Pemeriksaan Bukper dan Imbauan Pelaporan SPT Terpopuler

Pemerintah memperluas insentif PPnBM atas kendaraan bermotor lantaran insentif yang diberikan melalui PMK 20/2021 dinilai belum cukup meningkatkan daya beli masyarakat.

“Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021…belum cukup meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor sehingga perlu diganti,” demikian bunyi salah satu pertimbangan PMK 31/2021. Simak ‘PMK Baru! Kendaraan 1.500-2.500 cc Kini Dapat Diskon PPnBM’. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Pemberian Insentif Fiskal

Pemerintah menggunakan paradigma baru dalam pemberian insentif fiskal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan paradigma tersebut terdiri atas dua aspek. Pertama, simplicity & certainty. Aspek ini menyangkut penyederhanaan prosedur serta kepastian akan hak dan kewajiban wajib pajak.

Baca Juga: DJP Mulai Telisik Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Kedua, trust & verify. Aspek ini menyangkut pemberian kepercayaan lebih besar kepada wajib pajak dalam proses pengajuan fasilitas serta verifikasi dalam rangka pengawasan (post audit). Keduanya ditujukan agar pemberian fasilitas tepat sasaran serta lebih menarik.

“Memang pajak harus di-collect. Collection-nya harus pasti, efisien, dan simpel. Kita mempercayai wajib pajak tapi nanti kita verify. Jadi semuanya memberikan suatu ruangan bagi dunia usaha untuk berkembang. Namun, kita sama-sama responsible,” ujarnya. (DDTCNews)

  • PPh Dividen

Pakar menilai strategi pemerintah mengubah ketentuan pajak atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sudah tepat.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan Pajak, KPK Berkoordinasi dengan KPP

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan pemerintah sudah terlebih dahulu menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan melalui Perpu 1/2020 sebelum memutuskan pengecualian dividen dari objek PPh melalui UU Cipta Kerja.

“Ini kerja cerdas pemerintah. Sebelum dividen tidak kena pajak, basic-nya adalah bagaimana PPh badan itu diturunkan terlebih dahulu," ujar Darussalam. Simak ‘Kebijakan Pengecualian Dividen dari Objek PPh Tepat, Ini Kata Pakar’. (DDTCNews)

  • Penghargaan Kehumasan

DJP meraih 3 penghargaan kehumasan dalam ajang The 6th PR Indonesia Awards (PRIA). Dalam acara yang diselenggarakan secara virtual melalui kanal Youtube PR Indonesia Magazine, Rabu (31/3/2021), DJP meraih tiga penghargaan Gold Winner dalam subkategori situs web, media sosial, dan laporan tahunan.

Baca Juga: Punya Penghasilan dari Luar Negeri, Bagaimana Pajaknya?

Ketiga penghargaan itu menyumbang kemenangan untuk Kementerian Keuangan sebagai salah satu dari empat peraih Platinum PRIA 2021. Platinum merupakan apresiasi tertinggi yang diberikan kepada peserta yang telah menghimpun penghargaan terbanyak pada hampir semua lini kategori PRIA 2021. (DDTCNews)

  • DBH Cukai Hasil Tembakau

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengingatkan pemerintah daerah agar memanfaatkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) sesuai dengan ketentuan.

Suahasil mengatakan pemerintah mencairkan DBH CHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong sektor kesehatan, serta memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal. Proporsi pemanfaatannya juga telah diatur dalam PMK 206/2020.

Baca Juga: Terbitkan SP2DK, DJP Terus Jalankan Pengawasan Wajib Pajak

Suahasil mengatakan PMK 206/2020 telah mengatur proporsi 50% dari alokasi DBH CHT harus difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan buruh industri tembakau. Bentuknya dapat berupa pemberian bantuan langsung dan pelatihan kerja.

Selanjutnya, 25% dari alokasi DBH CHT digunakan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Sisanya, untuk mendukung pemberantasan barang kena cukai ilegal. Menurut Suahasil, berkurangnya barang kena cukai ilegal diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara dari cukai. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Telepon Kring Pajak, Dapatkan 6 Layanan Informasi Ini
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pelaporan SPT, SPT, Ditjen Pajak, DJP, DJP Online
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Olivia Ariyanto

Jum'at, 02 April 2021 | 23:52 WIB
Peningkatan jumlah SPT yang dilaporkan menandakan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pajak makin meningkat. Diharapkan tahun-tahun berikutnya jumlah tersebut dapat terus meningkat sehingga dapat selangkah lebih dekat dalam terciptanya masyarakat yang taat dan melek pajak. Namun, d ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 06 April 2021 | 15:48 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:49 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK