BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) terus melakukan pengawasan kepatuhan terhadap wajib pajak, khususnya para pelaku usaha di berbagai sektor.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengawasan yang dilakukan tidak menyasar sembarangan wajib pajak. Sebab, kegiatan mulai dari pengawasan hingga pemeriksaan kepatuhan pajak didasari analisis risiko menggunakan compliance risk management (CRM).
"Pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan itu didasarkan dengan risk-based analysis memakai mesin yang namanya compliance risk management. Kita lihat profil risiko tiap-tiap wajib pajak," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/3/2026).
DJP sebelumnya memetakan ada 40 industri baja yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak dan merugikan negara. Selain itu, DJP juga ikut melakukan penindakan terhadap pelanggaran ekspor produk turunan crude palm oil (CPO).
DJP pun berkomitmen akan membidik sektor usaha dan komoditas lain yang terindikasi melakukan penyelewengan pajak. Sayang, Bimo tidak membeberkan secara gamblang sektor usaha yang akan diawasi secara ketat ke depannya.
"Kami akan melihat sektor-sektor yang memang berdasarkan pemetaan mesin CRM itu high risk, lalu dikompensasikan dengan jumlah pemeriksa yang ada dan target pemeriksaan tahunan," jelasnya.
Bimo menambahkan petugas pajak juga menjalin kerja sama lintas instansi untuk meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara.
Contoh, DJP berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengawasan melalui pertukaran data dan asistensi penanganan perkara di bidang pajak, termasuk pelaksanaan pemeriksaan bersama (joint audit).
Selain itu, DJP juga menggandeng aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus penegakan hukum pidana di bidang pajak.
"Untuk meningkatkan kepatuhan, kita juga bekerja sama instansi-instansi terkait lainnya. Misal, kita sekarang sedang joint audit dengan BPKP, serta aparat-aparat penegak hukum," tutur Bimo. (rig)
