Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Kebijakan Pengecualian Dividen dari Objek PPh Tepat, Ini Kata Pakar

A+
A-
4
A+
A-
4
Kebijakan Pengecualian Dividen dari Objek PPh Tepat, Ini Kata Pakar

Managing Partner DDTC Darussalam dalam webinar bertajuk Akselerasi Indonesia Maju melalui Penanaman Modal dan Insentif Fiskal (Perpres 10/2021 dan PMK 18/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pakar menilai strategi pemerintah mengubah ketentuan pajak atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sudah tepat.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan pemerintah sudah terlebih dahulu menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan melalui Perpu 1/2020 sebelum memutuskan pengecualian dividen dari objek PPh melalui UU Cipta Kerja.

“Ini kerja cerdas pemerintah. Sebelum dividen tidak kena pajak, basic-nya adalah bagaimana PPh badan itu diturunkan terlebih dahulu," ujar Darussalam pada webinar bertajuk Akselerasi Indonesia Maju melalui Penanaman Modal dan Insentif Fiskal, Kamis (1/4/2021).

Baca Juga: Siap-Siap! Pelayanan Investasi Tiap K/L dan Pemda Mulai Dinilai

Dengan adanya UU Cipta Kerja, dividen luar negeri, penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri, dan penghasilan luar negeri selain dari BUT dikecualikan dari objek PPh sepanjang dividen dan penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia.

Darussalam mengatakan bila tarif PPh badan tidak diturunkan, terdapat kemungkinan perusahaan hanya akan menginvestasikan dividen dan penghasilannya di Indonesia hingga holding period-nya habis, yakni selama 3 tahun.

"Kalau kebijakan ini [penurunan tarif PPh badan] tidak diambil, para pemilik perusahaan tidak akan mau mendistribusikan labanya untuk direpatriasi ke Indonesia sehingga yang terjadi adalah lock-out effect," imbuhnya.

Baca Juga: Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Setoran PAD, Ini Kata Ketua Apeksi

Darussalam menjelaskan lock-out effect adalah keengganan pemegang saham untuk merepatriasi sehingga dana tersebut tetap terparkir di luar negeri.

Dengan kebijakan tersebut, Darussalam berharap makin banyak pemegang saham yang memiliki perusahaan di luar negeri mau merepatriasi dividennya. "Mudah-mudahan hasilnya lebih dari apa yang kita lakukan melalui tax amnesty," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam webinar yang diadakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM tersebut, turut hadir pula Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama, serta Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani. (kaw)

Baca Juga: Dampak RCEP, Ini Proyeksi Luhut Soal Indonesia 5 Tahun Lagi

Topik : dividen, PPh dividen, UU Cipta Kerja, PPh badan, investasi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Kamis, 08 April 2021 | 15:44 WIB
kiranya ini mengubah classical system menjadi one-tier system. yang kiranynya, one-tier system ini akan baik untuk jangka menengah dan panjang dalam memperbaiki iklim berusaha di Indonesia

Franco Hardyan Dewayani Putra

Jum'at, 02 April 2021 | 08:22 WIB
Dengan diberlakukannya ketentuan mengnai penghasilan dividen luar negeri, penghasilan setelah pajak dari bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri, dan penghasilan luar negeri selain dari BUT dikecualikan dari objek PPh sepanjang dividen dan penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia secara kasa ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Sabtu, 24 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 24 April 2021 | 09:46 WIB
UNIVERSITAS JEMBER
Jum'at, 23 April 2021 | 16:50 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 23 April 2021 | 15:26 WIB
TIPS PAJAK
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL