Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

DDTC Academy Gelar Webinar Soal APA, Ini yang Dibahas

A+
A-
4
A+
A-
4
DDTC Academy Gelar Webinar Soal APA, Ini yang Dibahas

Suasana webinar dengan topik ‘Latest Developments in Transfer Pricing: PMK 22/2020 yang digelar DDTC Academy pada hari ini, Selasa (19/5/2020). (tangkapan layar zoom meeting webinar)

JAKARTA, DDTCNews – Prosedur pengajuan Advance Pricing Agreement (APA) kini menjadi lebih sederhana dengan periode pemberlakuan lebih panjang sehingga wajib pajak mendapat kepastian.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari sesi pemaparan materi para pembicara dalam webinar dengan topik ‘Latest Developments in Transfer Pricing: PMK 22/2020 yang digelar DDTC Academy pada hari ini, Selasa (19/5/2020).

Senior Manager of Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung, Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Tami Putri Pungkasan, dan Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Yurike Yuki hadir sebagai pembicara. Webinar ini diikuti 88 peserta.

Baca Juga: Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senior Manager of Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung mengawali pemaparan dengan memberikan penjelasan mengenai APA dan Mutual Agreement Procedure (MAP).

Yusuf juga menguraikan poin-poin penting perubahan yang ada dalam PMK 22/2020. Dia menyatakan dalam PMK 22/2020, terdapat perubahan terkait dengan simplifikasi prosedur, syarat pengajuan, kepastian hukum, serta perubahan periode APA.

“Secara ringkas, APA itu diajukan sebelum sengketa dan MAP dapat diajukan setelah adanya sengketa,” ungkapnya.

Baca Juga: Mulai Januari 2022, Perusahaan Wajib Buka Data Ini ke Otoritas Pajak

Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Yurike Yuki melanjutkan pembahasan dengan memerinci perubahan yang ada dalam PMK 22/2020. Mengawali pembahasannya, dia menyebut perubahan yang ada dalam PMK 22/2020 memiliki tiga tujuan besar.

Pertama, memberikan kemudahan akses dan pelayanan melalui simplifikasi prosedur pengajuan APA. Kedua, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak melalui klausul roll-back dengan persyaratan tertentu dan pengaturan jangka waktu proses pengajuan APA yang lebih spesifik

Ketiga, untuk perbaikan proses bisnis melalui timeline dan prosedur pengajuan APA yang lebih terstruktur. Tujuan itu sejalan dengan aksi ke-14 BEPS yang menyatakan kepastian dan kredibilitas dalam proses bisnis merupakan salah satu tujuan terpenting dalam menangkal permasalahan BEPS.

Baca Juga: Video: Aturan Pelaksana PPS Segera Terbit & Revisi UU Ciptaker Dikebut

“Perubahan-perubahan tersebut tentunya dilakukan agar program APA lebih menarik bagi wajib pajak yang mungkin sebelumnya masih enggan untuk mengajukan APA,” kata Yurike.

Yurike menjelaskan simplifikasi prosedur yang ada dalam PMK 22/2020 antara lain adaya standarisasi dokumen APA yang belum ada pada beleid terdahulu. Selain itu, saluran penyampaian permohonan kini turut melibatkan kantor pelayanan pajak (KPP).

Selain simplifikasi prosedur, PMK 22/2020 menambahkan syarat pengajuan APA. Selain itu, PMK 22/2020 memberikan batas waktu yang lebih spesifik dan memberikan kepastian terkait dengan kriteria permohonan APA yang akan ditindaklanjuti.

Baca Juga: Ingatkan Kembali Peran Krusial UU HPP, Begini Pesan Dirjen Pajak

Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Tami Putri Pungkasan melanjutkan pembahasan dengan memerinci perubahan terkait dengan perubahan periode. Dia menjelaskan saat ini periode berlakunya APA unilateral dan bilateral maksimal 5 tahun pajak.

Namun, ada pilihan untuk mengimplementasikan roll-back. Terkait syarat tahun yang bisa menjadi periode roll-back, dua diantaranya adalah belum daluwarsa penetapan dan belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh badan. Artinya, periode pemberlakuan bisa bertambah 5 tahun ke belakang sebelum pengajuan APA.

Selanjutnya, Tami menjelaskan PMK 22/2020 menghapus kewajiban penyampaian annual compliance report dan sebagai gantinya pelaksanaan APA cukup dimasukkan dalam transfer pricing documentation.

Baca Juga: Gratis, Tax Center PKN STAN Gelar Webinar Perpajakan Soal UU HPP

Tami menjelaskan dalam pengawasan, DJP bisa melakukan evaluasi dan memiliki kewenangan untuk meminta informasi, pembahasan, kunjungan dari wajib pajak maupun pihak afiliasi. Perubahan lain terkait dengan pengawasan adalah frekuensi dan evaluasi tidak diatur dalam PMK yang baru.

“Hal ini berbeda dengan PMK sebelumnya yang secara eksplisit menyebutkan evaluasi dilakukan satu kali setahun. Implikasinya, wajib pajak harus selalu siap dan menyediakan dokumentasi pelaksanaaan APA karena sewaktu-waktu dapat diminta,” pungkasnya. (kaw)

Baca Juga: DPRD Minta Pemprov Naikkan Target PAD Tahun 2022, Ini Alasannya
Topik : transfer pricing, APA, hubungan istimewa, ALP, PMK 22/2020, DDTC Academy, webinar

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 11:33 WIB
KABUPATEN MALANG

Setoran PBB-P2 Lunas 100%, 6 Desa Dapat Penghargaan

Senin, 29 November 2021 | 12:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Setoran Pajak Seret, Ridwan Kamil Andalkan Aset Daerah

Minggu, 28 November 2021 | 12:00 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Video: Cacat Formil UU Ciptaker, Insentif Pajak Dipangkas, & RUU HKPD

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim