Review
Rabu, 15 Juli 2020 | 10:37 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:30 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Literasi
Rabu, 15 Juli 2020 | 19:11 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARMENIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:40 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 15 Juli 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 15 JULI - 21 JULI 2020
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

DDTC Academy Gelar Webinar Soal APA, Ini yang Dibahas

A+
A-
4
A+
A-
4
DDTC Academy Gelar Webinar Soal APA, Ini yang Dibahas

Suasana webinar dengan topik ‘Latest Developments in Transfer Pricing: PMK 22/2020 yang digelar DDTC Academy pada hari ini, Selasa (19/5/2020). (tangkapan layar zoom meeting webinar)

JAKARTA, DDTCNews – Prosedur pengajuan Advance Pricing Agreement (APA) kini menjadi lebih sederhana dengan periode pemberlakuan lebih panjang sehingga wajib pajak mendapat kepastian.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari sesi pemaparan materi para pembicara dalam webinar dengan topik ‘Latest Developments in Transfer Pricing: PMK 22/2020 yang digelar DDTC Academy pada hari ini, Selasa (19/5/2020).

Senior Manager of Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung, Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Tami Putri Pungkasan, dan Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Yurike Yuki hadir sebagai pembicara. Webinar ini diikuti 88 peserta.

Baca Juga: Ada Webinar Gratis Soal Babak Baru Pajak Digital di Indonesia, Mau?

Senior Manager of Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung mengawali pemaparan dengan memberikan penjelasan mengenai APA dan Mutual Agreement Procedure (MAP).

Yusuf juga menguraikan poin-poin penting perubahan yang ada dalam PMK 22/2020. Dia menyatakan dalam PMK 22/2020, terdapat perubahan terkait dengan simplifikasi prosedur, syarat pengajuan, kepastian hukum, serta perubahan periode APA.

“Secara ringkas, APA itu diajukan sebelum sengketa dan MAP dapat diajukan setelah adanya sengketa,” ungkapnya.

Baca Juga: BPK: Kesenjangan Kemandirian Fiskal Antardaerah Masih Lebar

Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Yurike Yuki melanjutkan pembahasan dengan memerinci perubahan yang ada dalam PMK 22/2020. Mengawali pembahasannya, dia menyebut perubahan yang ada dalam PMK 22/2020 memiliki tiga tujuan besar.

Pertama, memberikan kemudahan akses dan pelayanan melalui simplifikasi prosedur pengajuan APA. Kedua, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak melalui klausul roll-back dengan persyaratan tertentu dan pengaturan jangka waktu proses pengajuan APA yang lebih spesifik

Ketiga, untuk perbaikan proses bisnis melalui timeline dan prosedur pengajuan APA yang lebih terstruktur. Tujuan itu sejalan dengan aksi ke-14 BEPS yang menyatakan kepastian dan kredibilitas dalam proses bisnis merupakan salah satu tujuan terpenting dalam menangkal permasalahan BEPS.

Baca Juga: New Normal, Tjahjo Kumolo Minta Ada Pembagian Shift Kerja ASN

“Perubahan-perubahan tersebut tentunya dilakukan agar program APA lebih menarik bagi wajib pajak yang mungkin sebelumnya masih enggan untuk mengajukan APA,” kata Yurike.

Yurike menjelaskan simplifikasi prosedur yang ada dalam PMK 22/2020 antara lain adaya standarisasi dokumen APA yang belum ada pada beleid terdahulu. Selain itu, saluran penyampaian permohonan kini turut melibatkan kantor pelayanan pajak (KPP).

Selain simplifikasi prosedur, PMK 22/2020 menambahkan syarat pengajuan APA. Selain itu, PMK 22/2020 memberikan batas waktu yang lebih spesifik dan memberikan kepastian terkait dengan kriteria permohonan APA yang akan ditindaklanjuti.

Baca Juga: Harga Tak Kunjung Turun, Tarif Pajak Properti Dinaikkan

Senior Specialist of Transfer Pricing Services DDTC Tami Putri Pungkasan melanjutkan pembahasan dengan memerinci perubahan terkait dengan perubahan periode. Dia menjelaskan saat ini periode berlakunya APA unilateral dan bilateral maksimal 5 tahun pajak.

Namun, ada pilihan untuk mengimplementasikan roll-back. Terkait syarat tahun yang bisa menjadi periode roll-back, dua diantaranya adalah belum daluwarsa penetapan dan belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh badan. Artinya, periode pemberlakuan bisa bertambah 5 tahun ke belakang sebelum pengajuan APA.

Selanjutnya, Tami menjelaskan PMK 22/2020 menghapus kewajiban penyampaian annual compliance report dan sebagai gantinya pelaksanaan APA cukup dimasukkan dalam transfer pricing documentation.

Baca Juga: Gubernur Minta PPN Cengkih Ditangguhkan

Tami menjelaskan dalam pengawasan, DJP bisa melakukan evaluasi dan memiliki kewenangan untuk meminta informasi, pembahasan, kunjungan dari wajib pajak maupun pihak afiliasi. Perubahan lain terkait dengan pengawasan adalah frekuensi dan evaluasi tidak diatur dalam PMK yang baru.

“Hal ini berbeda dengan PMK sebelumnya yang secara eksplisit menyebutkan evaluasi dilakukan satu kali setahun. Implikasinya, wajib pajak harus selalu siap dan menyediakan dokumentasi pelaksanaaan APA karena sewaktu-waktu dapat diminta,” pungkasnya. (kaw)

Baca Juga: Setoran Pajak Daerah Seret, Target PAD Tahun Ini Dipangkas 38%
Topik : transfer pricing, APA, hubungan istimewa, ALP, PMK 22/2020, DDTC Academy, webinar
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 17 Juni 2020 | 16:02 WIB
IAI GOES TO CAMPUS-WEBINAR
Selasa, 16 Juni 2020 | 09:46 WIB
SE-11/PJ/2020
Selasa, 16 Juni 2020 | 09:42 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Senin, 15 Juni 2020 | 16:43 WIB
PROVINSI BALI
berita pilihan
Rabu, 15 Juli 2020 | 19:11 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:37 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ARMENIA
Rabu, 15 Juli 2020 | 17:10 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:50 WIB
LKPP 2019
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:49 WIB
KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:40 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 Juli 2020 | 16:09 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL