Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

DBH Pajak Tak Kunjung Cair, Pemkot Ini akan Konsultasi ke Kemenkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
DBH Pajak Tak Kunjung Cair, Pemkot Ini akan Konsultasi ke Kemenkeu

Sejumlah penumpang KRL Commuter Line berjalan setibanya di Stasiun Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Rabu (20/1/2021). Pemerintah Kota Tangerang berencana berkonsultasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan masalah dana bagi hasil (DBH) pajak yang mengendap di Bank Banten. (ANTARA FOTO/Fauzan/wsj)

TANGERANG, DDTCNews - Pemerintah Kota Tangerang berencana untuk berkonsultasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan masalah dana bagi hasil (DBH) pajak yang mengendap di Bank Banten.

Sekretaris Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Mugiya Wardhany mengatakan DBH pajak Februari 2020 yang menjadi hak daerahnya telah mengendap di Bank Banten senilai Rp47,52 miliar. Padahal, surat perintah pencairan dana (SP2D) DBH itu sudah terbit.

"Secara ketentuan sistem akuntansi mereka, ketika SP2D-nya sudah diterbitkan maka hal tersebut sudah dikatakan pengeluaran. Jadi, kini bolanya di Bank Banten. Bank Banten berkewajiban mentransfer DBH pajak kami yang masih tertahan," ujarnya, seperti dikutip Jumat (22/1/2021).

Baca Juga: PAD Jadi Kontributor Utama Pendapatan Daerah Kota Seribu Industri

Mugiya menceritakan pihaknya telah berupaya untuk mencairkan DBH pajak tersebut. Bahkan, pada Desember 2020 lalu Pemkot Tangerang telah mengirim surat kepada BPKAD Provinsi Banten agar DBH Pajak bisa dicairkan.

Belakangan, ia mengatakan Bank Banten menawarkan kepada Pemkot Tangerang untuk mendepositokan DBH Pajak yang masih belum dicairkan oleh Bank Banten tersebut.

Meski demikian, Mugiya mengaku Pemkot Banten masih belum menolak atau menerima tawaran pendepositoan DBH pajak tersebut. "Masih kami telaah apakah sesuai dengan perundang-undangan atau tidak. Belum kami putuskan," ujar Mugiya seperti dilansir pikiran-rakyat.com.

Baca Juga: 'Dalam Penerbitan SPPT 2022, Kami Lampirkan Piutangnya'

Selain berkonsultasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mugiya mengatakan Pemkot Tangerang juga akan berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Pemkot Tangerang telah mengirim surat kepada KSAP untuk meminta keterangan mengenai penyajian laporan dana yang masih belum dicairkan oleh Bank Banten pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. (Bsi)

Baca Juga: Pasang Alat Penghitung Pajak, Pemkot Tangerang Sasar 80 Restoran
Topik : DBH pajak, Kota Tangerang, pencairan DBH pajak, Bank Banten

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Januari 2021 | 17:01 WIB
KOTA SERANG

Pemkot Ini Tolak Tawaran Bank Depositokan DBH Pajak Rp9 Miliar

Senin, 26 Oktober 2020 | 11:21 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN

Pelaku Usaha dari Tiga Sektor Ini Diperiksa DJP dan Bapenda

Minggu, 27 September 2020 | 06:01 WIB
APBN 2021

Setoran Pajak Seret, DBH Dipangkas Hampir Rp800 Miliar

Rabu, 16 September 2020 | 17:40 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu DBH Pajak?

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD