Berita
Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Data Penerima Subsidi Gaji Belum Disetor, Menaker Ancam Perusahaan

A+
A-
14
A+
A-
14
Data Penerima Subsidi Gaji Belum Disetor, Menaker Ancam Perusahaan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendesak perusahaan segera menyetorkan data dan nomor rekening para pekerjanya yang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi gaji kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Ida, terdapat kekurangan 2 juta data nomor rekening calon penerima subsidi gaji. Dia pun mengancam akan menjatuhkan sanksi pada perusahaan bandel yang tidak mau menyerahkan data nomor rekening pekerjanya.

"Perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2020).

Baca Juga: Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler

Sanksi tersebut, lanjut Ida, sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 14/2020 yang menjadi payung hukum pencairan subsidi gaji untuk pekerja yang terdampak pandemi virus Corona.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan data dan rekening pekerja karena penyaluran subsidi gaji dilakukan secara langsung ke rekening penerimanya. Bila data terlambat diserahkan, pencairan perdana subsidi gaji molor bakal molor.

Dalam proses pencairan subsidi gaji, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui di antaranya BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek akan memverifikasi kesesuaian data para calon penerima.

Baca Juga: KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Kemudian, BP Jamsostek akan membuat berita acara dan surat pernyataan mengenai kebenaran/kesesuaian data calon penerima subsidi gaji yang telah diverifikasi dan divalidasi berdasarkan data yang disampaikan oleh pemberi kerja.

Sesuai Permenaker No. 14/2020, perusahaan sebagai pemberi kerja wajib membantu proses verifikasi dan validasi data dan persyaratan yang harus dipenuhi pekerja untuk memperoleh subsidi gaji.

Tak hanya soal verifikasi dan validasi data pekerja, para pemberi kerja juga diwajibkan untuk menyerahkan nomor rekening pekerja yang dinilai layak mendapatkan subsidi gaji kepada BP Jamsostek.

Baca Juga: Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

"Setelah data diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka kami checklist, lalu kami serahkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur," ujarnya.

Program subsidi gaji akan menyasar 15,7 juta pekerja yang masih bekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp37,7 triliun untuk program subsidi gaji atau upah tersebut.

Subsidi gaji diberikan Rp600.000 per bulan selama empat bulan sejak September hingga Desember 2020. Namun, pembayarannya dilakukan setiap dua bulan kali, yakni pada kuartal III dan IV/2020. (rig)

Baca Juga: Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Topik : subsidi gaji, menteri ketenagakerjaan ida fauziyah, pandemi corona, bantuan sosial, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Tuniri

Minggu, 30 Agustus 2020 | 19:03 WIB
Bagaimana dgn ulah kesengajaan para hrd perusahaan yg sengaja memilah milah...untuk menginput data karyawan penerima subsidi gaji.. Padahal gaji kita sama2 di bawah lima juta... . Di komplen malah jawab nya suruh telpon pak jokowi kan aneh knp bisa begitu ya....
1

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI

Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:30 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler