KEBIJAKAN PAJAK

CRM dalam Sistem Pengawasan Pajak di Indonesia Diklaim Lebih Maju

Dian Kurniati | Jumat, 01 Desember 2023 | 14:00 WIB
CRM dalam Sistem Pengawasan Pajak di Indonesia Diklaim Lebih Maju

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mengeklaim pengembangan compliance risk management (CRM) di Indonesia sudah lebih maju ketimbang negara lain.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pengembangan CRM dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbasis risiko. Menurutnya, konsep CRM tersebut juga dibangun oleh otoritas pajak di banyak negara.

"CRM kita relatively lebih maju dari konsep atau framework yang dibangun di luar. Kalau di luar, CRM digunakan untuk mapping wajib pajak dalam konteks pengawasan atau pemeriksaan, tetapi kita sudah melangkah lebih jauh,” katanya, Jumat (1/12/2023).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Seluruh Mata Uang Negara Mitra

Dalam Scholars Dialogue and Education Festival 2023, Yon menjelaskan DJP telah mengembangkan CRM untuk beberapa fungsi. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan sekaligus mengubah perspektif hubungan DJP dengan wajib pajak.

Beberapa fungsi dari CRM yang dikembangkan DJP antara lain meliputi ekstensifikasi, pengawasan dan pemeriksaan, penagihan, transfer pricing, edukasi perpajakan, penilaian, penegakan hukum, pelayanan, dan keberatan.

Menurut Yon, CRM akan membantu DJP memberikan perlakuan kepada wajib pajak secara berbeda-beda, sesuai dengan profil kepatuhannya. Untuk itu, CRM dapat membuat pelayanan dan perlakuan yang diberikan DJP kepada wajib pajak lebih terukur.

Baca Juga:
Serah Terima Rumah pada Semester I, PPN Ditanggung Pemerintah 100%

"Walaupun belum 100%, tetapi kami sudah banyak sekali menggunakan CRM sebagai salah satu contoh penggunaan digital atau data analytic dan artificial intelligence (AI) dalam konteks pelaksanaan tugas," ujarnya.

Meski CRM telah terbangun, lanjut Yon, inovasi dari DJP tidak akan terhenti karena teknologi digital juga terus berkembang.

Saat ini, lanjutnya, DJP juga tengah mengembangkan coretax administration system (CTAS) untuk diterapkan pada 2024. Menurutnya, CTAS akan mendukung modernisasi sistem informasi, cara kerja, dan proses bisnis otoritas pajak.

Baca Juga:
Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

CTAS bakal mengintegrasikan 21 proses bisnis utama DJP antara lain pendaftaran, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan SPT, pembayaran, data pihak ketiga, exchange of information (EOI), penagihan, taxpayer account management (TAM), pemeriksaan.

Kemudian, compliance risk management (CRM), pemeriksaan bukper dan penyidikan, business intelligence, intelijen, document management system, data quality management, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, dan knowledge management. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 21 Februari 2024 | 09:00 WIB KURS PAJAK 21 FEBRUARI - 27 FEBRUARI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Seluruh Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 21 Februari 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Serah Terima Rumah pada Semester I, PPN Ditanggung Pemerintah 100%

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 09:00 WIB KURS PAJAK 21 FEBRUARI - 27 FEBRUARI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Seluruh Mata Uang Negara Mitra

Rabu, 21 Februari 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Serah Terima Rumah pada Semester I, PPN Ditanggung Pemerintah 100%

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak