Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Contoh Penghitungan Biaya Penyusutan Secara Fiskal

A+
A-
26
A+
A-
26
Contoh Penghitungan Biaya Penyusutan Secara Fiskal

DALAM Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), biaya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dikurangkan dari penghasilan bruto melalui mekanisme penyusutan.

Mekanisme penyusutan harta berwujud telah diatur dalam pasal 11 UU PPh. Metode penyusutan harta berwujud yang diperbolehkan dalam UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu metode garis lurus (straight-line method) sesuai pasal 11 ayat (1) dan metode saldo menurun (declining balance method) seuai pasal 11 ayat (2).

Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan melalui metode garis lurus atau saldo menurun.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Penghitungan penyusutan harta berwujud harus mengacu pada masa manfaat dan tarif penyusutan yang diatur dalam pasal 11 ayat (6) UU PPh sebagai berikut:


Adapun pengelompokkan harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaatnya diatur dalam pasal 11 ayat (11) UU PPh yang didelegasikan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan pada Kelompok 1 s.d. Kelompok 4 diatur dalam Lampiran I – Lampiran IV PMK ini.

Baca Juga: Wajib Pajak Diingatkan Lagi, Ikut PPS Tak Perlu Repot ke Kantor Pajak

Selanjutnya, pasal 11 ayat (3) UU PPh mengatur bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran (perolehan harta berwujud), kecuali untuk harta berwujud yang masih dalam proses pengerjaan, di mana penyusutannya baru dimulai pada saat selesainya pengerjaan harta berwujud tersebut.

Namun demikian, melalui pasal 11 ayat (4) UU PPh, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk melakukan penyusutan pada saat harta berwujud digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada saat bulan di mana harta tersebut mulai menghasilkan – yaitu bulan mulai berproduksi – sepanjang melalui persetujuan Dirjen Pajak.

Pada praktiknya, perusahaan mempunyai justifikasi tersendiri dalam menentukan masa manfaat atas harta berwujud yang diperolehnya. Masa manfaat yang ditentukan dapat berbeda dengan masa manfaat yang diatur dalam pasal 11 ayat (6) UU PPh.

Baca Juga: Insentif Pajak Diperpanjang, NPWP Jadi 16 Digit, & Pelaporan SPT Sepi

Oleh karena itu, perhitungan penyusutan harta berwujud tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi secara fiskal terlebih dahulu untuk mendapatkan penyusutan harta berwujud yang sesuai dengan pasal 11 UU PPh. Perhatikan contoh kasus berikut ini.

Contoh Kasus

PT Jaya Selalu Armada bergerak dalam bidang usaha pengiriman barang. Dalam laporan keuangan 2019, diketahui nilai perolehan, masa manfaat, nilai buku dan penyusutan harta berwujud yang dimiliki adalah sebagai berikut (penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus):

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Penetapan Jangka Waktu Pengajuan Gugatan


Pertanyaannya, berapa biaya penyusutan yang dapat dibebankan oleh PT Jaya Selalu Armada dalam tahun pajak 2019? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat kembali Lampiran I – Lampiran IV PMK 96/2009 agar mengetahui masa manfaat dari harta berwujud PT Jaya Selalu Armada. Dengan demikian, didapatkan keterangan sebagai berikut:

  1. Meja kantor merupakan harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok I sesuai Lampiran I PMK 96/2009, sehingga mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%;
  2. Laptop merupakan harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok I sesuai Lampiran I PMK 96/2009, sehingga mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%;
  3. Mobil pikap merupakan harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok II sesuai Lampiran I PMK 96/2009, sehingga mempunyai masa manfaat selama 8 tahun dengan tarif penyusutan 12,5%;
  4. AC kantor merupakan harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok II sesuai Lampiran I PMK 96/2009, sehingga mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dengan tarif penyusutan 12,5%; dan
  5. Gedung kantor merupakan harta berwujud bangunan permanen, sehingga mempunyai masa manfaat 20 tahun dengan tarif penyusutan 5%.

Selanjutnya, penghitungan penyusutan harta berwujud PT Jaya Selalu Armada dalam tahun pajak 2019 secara fiskal adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Ketiban Cuan, Perusahaan Energi Dikenai Pajak Korporasi Lebih Tinggi

Meja kantor:
Penyusutan tahun pajak 2019 = 3/12 x 25% x Rp60.000.000
= Rp3.750.000 (karena masa manfaatnya habis di tahun pajak 2019)

Laptop:
Penyusutan tahun pajak 2019 = 25% x Rp120.000.000
= Rp30.000.000

Mobil pikap:
Penyusutan tahun pajak 2019 = 12,5% x Rp320.000.000
= Rp40.000.000

Baca Juga: DJP Gandeng Bank, Pengguna E-Banking Bakal Terima Notifikasi PPS

AC kantor:
Penyusutan tahun pajak 2019 = 12,5% x Rp30.000.000
= Rp3.750.000

Gedung kantor:
Penyusutan tahun pajak 2019 = 5% x Rp1.000.000.000
= Rp50.000.000

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal atas biaya penyusutan harta berwujud PT Jaya Selalu Armada adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Puluhan Pelaku UMKM Diundang ke Kantor Pajak, Diingatkan Lapor SPT


Dengan demikian, biaya penyusutan harta berwujud PT Jaya Selalu Armada secara fiskal untuk tahun pajak 2019 adalah senilai Rp127.500.000.*

Baca Juga: Simak! Syarat Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu Diperketat
Topik : kelas pajak, rekonsiliasi fiskal, biaya pajak, PPh, biaya penyusutan, metode garis lurus, metode sal

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 10 Januari 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! Ini 2 Format Standar Bukti Potong/Pungut Unifikasi

Senin, 10 Januari 2022 | 13:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Bakal Diperpanjang atau Tidak, Pemda Diminta Masukan

Senin, 10 Januari 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Nasib Perpanjangan Diskon Angsuran PPh Pasal 25, Begini Kata Kemenkeu

Senin, 10 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu: Insentif Pajak Selama Pandemi Terbesar Sepanjang Sejarah

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya