Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

China Berencana Pajaki Penggunaan Data Perusahaan Digital

A+
A-
0
A+
A-
0
China Berencana Pajaki Penggunaan Data Perusahaan Digital

Ilustrasi.

SHANGHAI, DDTCNews - China dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengenakan pajak data atas perusahaan-perusahaan digital.

Mantan Walikota Chongqing, Huang Qifan, mengatakan korporasi-korporasi digital seharusnya memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat karena perusahaan digital telah mendapatkan banyak laba dari data informasi pribadi.

"Platform yang memiliki banyak data pribadi dan memperoleh penghasilan dari data tersebut seharusnya memberikan kontribusi sebesar 20% hingga 30% dari pendapatan mereka," ujar Huang, dikutip Sabtu (4/12/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Menurut Huang, manfaat yang diperoleh dari data seharusnya dikembalikan kepada masyarakat secara umum, khususnya para individu yang memiliki tersebut dan bukan hanya stakeholder di perusahaan.

Sebagai catatan, Huang adalah tokoh berpengaruh di Partai Komunis China. Dia adalah orang yang berperan besar dalam mengembangkan financial district di Pudong, Shanghai, sebelum akhirnya menjadi Walikota Chongqing pada 2010.

Huang dikabarkan masih memiliki hubungan dekat dengan presiden Xi Jinping dan memberikan masukan kepada Xi mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Wacana yang dibuka oleh Huang pun berpotensi menambah daftar panjang berbagai kebijakan khusus yang diterapkan oleh China atas perusahaan digital pada beberapa bulan terakhir.

Baru-baru ini, China mencabut perlakuan pajak khusus atas perusahaan digital seperti Alibaba. Per September 2021, Alibaba melaporkan tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan bakal mencapai 20%, lebih tinggi ketimbang September tahun sebelumnya yang hanya sebesar 8%.

Tarif efektif yang harus dibayar Alibaba meningkat karena China sudah tidak mengategorikan Alibaba sebagai key software enterprises (KSE). Akibatnya, tarif pajak khusus sebesar 10% atas penghasilan yang diperoleh Alibaba resmi tak berlaku.

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

Sebelumnya, 2 raksasa digital China yakni Alibaba dan Tencent juga dituding telah melanggar ketentuan antimonopoli. Alibaba diwajibkan membayar denda hingga US$2,8 miliar akibat pelanggaran tersebut. (sap)

Topik : pajak internasional, pajak digital, konsensus pajak global, OECD, digital services tax, China

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Sabtu, 15 Januari 2022 | 14:00 WIB
NIGERIA

Lawan Diabetes, Cukai Minuman Berpemanis Jadi Jurus Pemerintah

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak