Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Calon Hakim Agung (CHA) Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak Cerah Bangun, yang masih menjabat Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Calon Hakim Agung (CHA) Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak Cerah Bangun memandang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang independen meski berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan sekaligus Mahkamah Agung (MA).

Ketika menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, Cerah mengatakan independensi Pengadilan Pajak diperkuat dengan adanya fakta bahwa mayoritas putusan Pengadilan Pajak lebih banyak memenangkan wajib pajak, bukan pemerintah. Ketika pemerintah mengajukan peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) sering kali menguatkan putusan Pengadilan Pajak.

"Perspektif persoalan pajak di Pengadilan Pajak identik dengan perspektif hakim PK MA. Bisa disebutkan sebenarnya hakim pengadilan pajak independen dan tidak diintervensi pihak manapun dalam memutus sengketa," ujar Cerah di hadapan anggota Komisi III DPR, Rabu (29/6/2022).

Baca Juga: Hadapi Sengketa Pajak? Jangan Lupa Baca Yurisprudensi di Perpajakan ID

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Cerah, pada tahun 2018 hingga 2021 Pengadilan Pajak secara rata-rata mampu memutus 10.739 perkara per tahun.

Secara rata-rata, hakim pengadilan pajak lebih sering memenangkan wajib pajak dalam suatu sengketa perpajakan. "Pemerintah selalu lebih banyak kalah, bahkan 70% rata-rata per tahun," ujar Cerah.

Ketika Ditjen Pajak (DJP) atau Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengajukan PK atas putusan Pengadilan Pajak, MA tercatat lebih banyak memenangkan wajib pajak.

Baca Juga: Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Pada 2021, dari total 2.560 putusan PK dengan DJP sebagai pemohon tercatat hanya 3,95% atau 101 putusan PK yang memenangkan DJP. Dari total 214 putusan PK dengan DJBC selaku pemohon, hanya 16,36% atau 35 putusan PK yang memenangkan DJBC.

Selanjutnya, Cerah memandang independensi Pengadilan Pajak juga diperkuat dengan persepsi Mahkamah Konstitusi (MK) yang tercermin dalam putusan MK Nomor 4/PUU-II/2004, 6/PUU-XIV/2016, dan 10/PUU-XVIII/2020.

"[Putusan] menyatakan bahwa MK dapat memahami open legal policy Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan demi kepentingan APBN," ujar Cerah.

Baca Juga: Komisi III DPR Resmi Setujui 1 Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Untuk diketahui, Komisi III DPR telah menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test atas CHA dan calon hakim ad hoc tipikor sejak Senin (27/6/2022).

Dari 8 orang CHA yang mengikuti fit and proper test, 2 di antaranya adalah CHA TUN khusus pajak yakni Triyono Martanto selaku Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial serta Cerah Bangun selaku Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. (sap)

Baca Juga: CHA TUN Pajak: Putusan Sengketa Perlu Perhatikan Kepentingan Rakyat
Topik : Seleksi Hakim Agung, Calon Hakim Agung, CHA Pajak, hakim pajak, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 31 Januari 2022 | 18:06 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini 8 Nama Calon Hakim Agung TUN Pajak yang Lulus Seleksi Kualitas

Sabtu, 01 Januari 2022 | 10:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Ungkap 2 Penyebab Calon Hakim Agung Tak Lolos Seleksi Administrasi

Rabu, 29 Desember 2021 | 16:11 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Seleksi Administrasi Rampung, Ini Daftar 8 Calon Hakim Agung TUN Pajak

Rabu, 29 Desember 2021 | 15:37 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Umumkan Hasil Seleksi Hakim Agung, 8 Orang CHA TUN Pajak Berlanjut

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini