Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Calon Hakim Agung (CHA) Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak Cerah Bangun, yang masih menjabat Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Calon Hakim Agung (CHA) Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak Cerah Bangun memandang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang independen meski berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan sekaligus Mahkamah Agung (MA).

Ketika menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, Cerah mengatakan independensi Pengadilan Pajak diperkuat dengan adanya fakta bahwa mayoritas putusan Pengadilan Pajak lebih banyak memenangkan wajib pajak, bukan pemerintah. Ketika pemerintah mengajukan peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) sering kali menguatkan putusan Pengadilan Pajak.

"Perspektif persoalan pajak di Pengadilan Pajak identik dengan perspektif hakim PK MA. Bisa disebutkan sebenarnya hakim pengadilan pajak independen dan tidak diintervensi pihak manapun dalam memutus sengketa," ujar Cerah di hadapan anggota Komisi III DPR, Rabu (29/6/2022).

Baca Juga: Hakim Agung Yulius Dilantik sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Cerah, pada tahun 2018 hingga 2021 Pengadilan Pajak secara rata-rata mampu memutus 10.739 perkara per tahun.

Secara rata-rata, hakim pengadilan pajak lebih sering memenangkan wajib pajak dalam suatu sengketa perpajakan. "Pemerintah selalu lebih banyak kalah, bahkan 70% rata-rata per tahun," ujar Cerah.

Ketika Ditjen Pajak (DJP) atau Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengajukan PK atas putusan Pengadilan Pajak, MA tercatat lebih banyak memenangkan wajib pajak.

Baca Juga: Sengketa DPP PPN atas Penyerahan BBM Melalui Agen

Pada 2021, dari total 2.560 putusan PK dengan DJP sebagai pemohon tercatat hanya 3,95% atau 101 putusan PK yang memenangkan DJP. Dari total 214 putusan PK dengan DJBC selaku pemohon, hanya 16,36% atau 35 putusan PK yang memenangkan DJBC.

Selanjutnya, Cerah memandang independensi Pengadilan Pajak juga diperkuat dengan persepsi Mahkamah Konstitusi (MK) yang tercermin dalam putusan MK Nomor 4/PUU-II/2004, 6/PUU-XIV/2016, dan 10/PUU-XVIII/2020.

"[Putusan] menyatakan bahwa MK dapat memahami open legal policy Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan demi kepentingan APBN," ujar Cerah.

Baca Juga: 3 Calon Hakim Agung Khusus Pajak Lolos Seleksi Kualitas, Ini Namanya

Untuk diketahui, Komisi III DPR telah menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test atas CHA dan calon hakim ad hoc tipikor sejak Senin (27/6/2022).

Dari 8 orang CHA yang mengikuti fit and proper test, 2 di antaranya adalah CHA TUN khusus pajak yakni Triyono Martanto selaku Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial serta Cerah Bangun selaku Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. (sap)

Baca Juga: 83 Orang Ikut Seleksi Kualitas, 8 di Antaranya CHA Khusus Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Seleksi Hakim Agung, Calon Hakim Agung, CHA Pajak, hakim pajak, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 25 April 2022 | 14:11 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA Khusus Pajak Triyono Martanto Ingin Tekan Disparitas Putusan Pajak

Senin, 25 April 2022 | 12:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Soal Penyelesaian Sengketa, CHA Khusus Pajak Doni Budiono Usulkan Ini

Senin, 25 April 2022 | 10:04 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ditanya Soal Visi Misi, Ini Kata Calon Hakim Agung Pajak Cerah Bangun

Senin, 25 April 2022 | 08:17 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Pajak, Publik Bisa Tonton di Sini

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP