Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Cegah Sengketa Pajak antara WP dan Otoritas, Ini Saran IAI

A+
A-
2
A+
A-
2
Cegah Sengketa Pajak antara WP dan Otoritas, Ini Saran IAI

Pengurus IAI KAPj Jul Seventa Tarigan dalam acara webinar bertajuk Strategi Pencegahan Dan Penyelesaian Sengketa Pajak Transfer Pricing Melalui MAP dan APA, Rabu (18/11/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Perpajakan (IAI KAPj) mendorong pemerintah untuk menyosialisasikan advance pricing agreement (APA) dan mutual agreement procedure (MAP) secara gencar kepada wajib pajak.

Pengurus IAI KAPj Jul Seventa Tarigan mengatakan kedua instrumen tersebut memiliki potensi yang besar untuk mencegah sengketa antara wajib pajak dan otoritas. Apalagi dengan makin meningkatnya transaksi lintas batas negara di era digital saat ini.

"Saran saya barang bagus berupa Peraturan Menteri Keuangan No. 22/2020 ini terus disosialisasikan kepada wajib pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) LTO hingga KPP Madya. Semua orang pasti ingin mencegah sengketa,” katanya, Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Selain itu, lanjutnya, Ditjen Pajak (DJP) juga perlu mengembangkan infrastruktur yang memadai. Hal ini dikarenakan transaksi-transaksi jenis baru bermunculan dan memiliki sifat berbeda dibandingkan dengan ketimbang transaksi konvensional.

Menurutnya, itikad baik DJP yang mempermudah APA dan MAP perlu direspons oleh wajib pajak dengan keterbukaan informasi dan transparansi. Dengan demikian, wajib pajak dan DJP akan saling melengkapi antara satu dan lainnya.

"Perlu ada keterbukaan kedua pihak. Kalau kita [wajib pajak] comply maka cirinya adalah transparan, tidak takut diperiksa. Jadi kalau ada dokumen yang dibutuhkan otoritas itu tidak ada kekhawatiran untuk membuka. Kita juga perlu ada trust," ujar Jul Seventa.

Baca Juga: Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Secara jangka panjang, sambungnya, kepatuhan wajib pajak akan menghasilkan sistem pajak yang kuat. Pajak yang kuat menghasilkan negara yang kuat. Negara yang kuat nantinya akan menghasilkan perusahaan dan bisnis yang kuat pula.

Sebaliknya, negara yang kacau, lemah, dan tidak mandiri tidak akan mampu melahirkan perusahaan dan bisnis yang besar di negara tersebut. "Tidak mungkin ada bisnis besar lahir di situ," kata Jul Seventa. (rig)

Baca Juga: DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS
Topik : ikatan akuntan indonesia iai, webinar, APA, MAP, kebijakan pajak, sengketa pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 05 Juli 2022 | 09:45 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Termasuk Insentif Perpajakan, Serapan Dana PEN Rp178 T Sampai Juni

Selasa, 05 Juli 2022 | 09:30 WIB
SINGAPURA

Tarif PPN Urgen Dinaikkan, Pemerintah Singapura Temui DPR

Selasa, 05 Juli 2022 | 08:08 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Setelah PPS Berakhir, Ini Harapan Pelaku Usaha Sebagai Wajib Pajak

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE