Berita
Minggu, 18 April 2021 | 15:01 WIB
ARGENTINA
Minggu, 18 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Minggu, 18 April 2021 | 13:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 18 April 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Review
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Rabu, 14 April 2021 | 15:26 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 13 April 2021 | 10:38 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 16 April 2021 | 17:15 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 17:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 16:53 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 16 April 2021 | 13:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Bulan Depan, Aturan Turunan UU Bea Meterai yang Baru Rampung

A+
A-
4
A+
A-
4
Bulan Depan, Aturan Turunan UU Bea Meterai yang Baru Rampung

Ciri-ciri meterai tempel asli. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Seluruh aturan turunan UU 10/2020 tentang Bea Meterai ditargetkan rampung bulan depan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (12/11/2020).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan aturan turunan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi ketentuan baru mulai 1 Januari 2020. Aturan turunan mejadi pedoman dalam pelaksanaan di lapangan.

"Sedang disiapkan aturan pelaksanaannya yang diharapkan sebelum akhir tahun sudah diterbitkan semuanya,” katanya.

Baca Juga: 'Kita Ini Terlalu Asyik Main Man to Man Marking'

Selain mengenai UU Bea Meterai yang baru, ada pula bahasan terkait dengan harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah adanya penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1% menjadi 0,5%.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Keberpihakan kepada UMKM

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan perubahan tarif bea meterai dari sistem dua tarif Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi tarif tunggal Rp10.000 sudah memperhatikan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM.

Baca Juga: Begini Strategi DJP Kurangi Kekalahan di Pengadilan Pajak

Pasalnya, jika menghitung tingkat inflasi dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia sejak pembuka abad 21, tarif bea meterai dalam UU baru minimal dipatok senilai Rp25.000. Namun, dalam proses pembahasan antara pemerintah dan DPR, ada penyesuaian agar tidak memberatkan. (DDTCNews)

  • Pemungut Bea Meterai

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan salah satu pengaturan yang baru dalam UU 10/2020 adalah skema penunjukan pemungut bea meterai dan penerbitan bea meterai elektronik.

Menurutnya, skema pemungutan bea meterai serupa dengan mekanisme pemungutan PPN oleh pengusaha kena pajak. Satu-satunya pembeda adalah dalam pemungutan bea meterai tidak dikenal mekanisme pengkreditan seperti yang berlaku dalam pelaksanaan UU PPN.

Baca Juga: Pengawasan dan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Terpopuler

"Mekanisme baru untuk pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut bea meterai ini sebenarnya sekarang sudah berjalan dan dalam UU yang baru kami berikan kepastian hukum terkait tata cara dan mekanismenya,” ujar Hestu. Simak ‘Ada Ketentuan Soal Pemungut Bea Meterai dalam UU 10/2020’. (DDTCNews)

  • Beralih dari Skema Konvensional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan salah satu tujuan pemerintah menurunkan tarif PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5% yakni untuk mendorong agar pelaku usaha beralih ke sistem digital.

Sri Mulyani mengatakan tarif pajak yang lebih kecil akan memperbesar kesempatan UMKM mengembangkan usahanya, termasuk merambah ke sistem digital. Menurutnya, saat ini, kebanyakan UMKM dan masyarakat masih nyaman bertransaksi secara konvensional. (DDTCNews)

Baca Juga: Atasi Penghindaran Pajak, Polda dan Kanwil DJP Bentuk Tim Gabungan
  • Alternatif Jalur Karier Pegawai DJP

Berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) DJP 2020—2024, otoritas pajak akan memperbanyak pembentukan jabatan fungsional. Kebijakan ini diproyeksi akan membuat sumber daya aparatur DJP nantinya akan didominasi oleh pegawai dengan kompetensi teknis yang kuat.

“Strategi penataan dan perluasan jabatan fungsional dalam rangka delayering dilakukan dengan tujuan untuk memberikan alternatif jalur karier pegawai melalui jabatan spesialisasi yang komprehensif,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews)

  • Perbaikan Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai DJP

Sejalan dengan kebijakan terkait dengan perluasan jabatan fungsional, DJP juga akan terus memperbaiki sistem pengukuran kinerja pegawai. Mekanisme reward and punishment yang adil dan transparan akan diciptakan.

Baca Juga: Ini Ketentuan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama yang Berubah Jenis

“Ini sebagai upaya kami untuk meningkatkan semangat pegawai kami dalam bekerja,” kata ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews)

  • Insentif Penyelenggara Infrastruktur Publik

Pemerintah berencana memberikan insentif perpajakan bagi pelaku usaha kepada badan usaha penyelenggara infrastruktur publik yang mengalokasikan tempat promosi dan pengembangan bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Fasilitas ini tertuang pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Tentang Cipta Kerja Untuk Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diunggah pada laman uu-ciptakerja.go.id.

Baca Juga: Wamenkeu Imbau Pengusaha untuk Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Penghargaan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (pemda) diberikan kepada badan usaha yang berkontribusi pada pengembangan UMK. Penghargaan dapat berupa insentif perpajakan, kemudahan berusaha, atau penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (DDTCNews) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, UU 10/2020, bea meterai, UU Bea Meterai, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 13 April 2021 | 16:04 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Selasa, 13 April 2021 | 14:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 April 2021 | 14:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 13 April 2021 | 11:39 WIB
KEUANGAN NEGARA
berita pilihan
Minggu, 18 April 2021 | 15:01 WIB
ARGENTINA
Minggu, 18 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Minggu, 18 April 2021 | 13:01 WIB
AMERIKA SERIKAT
Minggu, 18 April 2021 | 12:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 10:01 WIB
JERMAN
Minggu, 18 April 2021 | 09:01 WIB
PRANCIS
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Minggu, 18 April 2021 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 06:01 WIB
KINERJA DJP