Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Bukan Penyalahgunaan, Ini Dugaan Awal DJP Soal Tingginya Restitusi

A+
A-
3
A+
A-
3
Bukan Penyalahgunaan, Ini Dugaan Awal DJP Soal Tingginya Restitusi

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) hingga saat ini belum menemukan adanya penyalahgunaan fasilitas restitusi dipercepat.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan mengatakan pihaknya belum menemukan adanya penyalahgunaan fasilitas restitusi dipercepat yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, untuk mengetahui secara pasti diperlukan audit.

“Saya rasa tidak ada [penyalahgunaan] sejauh ini,” katanya di Kantor Kemenkeu, seperti dikutip pada Senin (3/2/2020).

Baca Juga: DJP dan Telkom Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan

Irawan menjelaskan masih tingginya pertumbuhan restitusi pada semester II/2020 dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebabnya adalah pengusaha cenderung melakukan restitusi untuk beberapa tahun pajak sekaligus.

Langkah pengusaha tersebut, sambungnya, tidak lain sebagai dampak dari kebijakan pengembalian pendahuluan yang digulirkan Kemenkeu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.03/2019.

Menurutnya, pascaterbitnya kebijakan tersebut, animo wajib pajak dalam mengajukan restitusi memang cukup besar. Kini setelah bergulir lebih dari satu tahun, otoritas hendak melakukan post audit untuk mengukur seberapa tepat fasilitas yang sudah diberikan.

Baca Juga: DJP Dapat Akses Data Keuangan dan Transaksi Telkom dengan Pihak Ketiga

"[Restitusi] yang terus tumbuh ini kebanyakan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, dari tahun-tahun sebelumnya dikompensasi terus karena ada kebijakan pengembalian pendahuluan dan wajib pajak memanfaatkan itu," paparnya.

Irawan memastikan dalam jangka pendek belum ada rencana untuk mencabut fasilitas restitusi dipercepat. Kebijakan ini, menurutnya, menjadi wujud nyata dukungan otoritas pajak untuk pelaku usaha yang tengah tertekan dengan kondisi perekonomian yang diliputi ketidakpastian.

"Kalau [apakah akan] dicabut, saya rasa tidak. Itu kan supaya uang pengusaha tidak tertahan lama di negara dan bisa menggerakkan ekonomi jadi dikembalikan kepada masyarakat. Paling nanti kita lakukan pengecekan ulang. Ini pengembalian pendahuluan dilakukan post audit apakah sudah benar," imbuhnya.

Baca Juga: Login DJP Online, Diminta Update Nomor HP & Email? Ini Kata Otoritas

Seperti diketahui, berdasarkan data Kemenkeu, terdapat empat sektor yang menikmati fasilitas restitusi. Pertama, sektor perdagangan yang hingga akhir Desember 2019 restitusinya tumbuh paling tinggi sebesar 32,4%.

Kedua, sektor usaha konstruksi dan real estat yang restitusinya tumbuh 23,1%. Ketiga, sektor manufaktur yang restitusinya tumbuh 18%. Keempat, sektor pertambangan dengan restitusi yang tumbuh sebesar 11,16% hingga akhir Desember 2019. (kaw)

Baca Juga: Dirjen Pajak: Diskon 50% Angsuran PPh Pasal 25 Berlaku Mulai Juli 2020
Topik : restitusi, restitusi pajak, restitusi dipercepat, CRM, DJP, pemeriksaan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 06 Agustus 2020 | 09:26 WIB
PER-14/PJ/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:04 WIB
PMK 89/2020
berita pilihan
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:35 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK