Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Wah, DJP Bakal Pakai CRM Buat Jalankan Post Audit Restitusi Dipercepat

A+
A-
5
A+
A-
5
Wah, DJP Bakal Pakai CRM Buat Jalankan Post Audit Restitusi Dipercepat

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan mulai menjalankan post audit atas pemberian fasilitas pengembalian pendahuluan pajak atau restitusi dipercepat.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan mengatakan post audit yang dilakukan untuk memastikan fasilitas fiskal yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar membantu pelaku usaha. Sistem compliance risk management (CRM) akan membantu otoritas pajak dalam melakukan audit.

"CRM akan menjadi suatu alat. Jadi, ketika WP [wajib pajak] memperoleh pengembalian pendahuluan maka kita cek ke CRM bagaimana kepatuhannya. Kalau bagus maka mekanisme pemberiannya [restitusi dipercepat] sudah benar,” katanya.

Baca Juga: Kanwil DJP Sumut I dan Tax Center Politeknik WBI Medan Teken MoU

Irawan menjelaskan proses post audit untuk WP yang menikmati fasilitas restitusi dipercepat dengan beberapa kriteria. Pertama, sektor usaha yang jumlah restitusinya besar. Kedua, post audit berdasarkan risiko wajib pajak itu sendiri.

Kedua kriteria tersebut akan dikombinasikan untuk mengukur efektivitas pemberian fasilitas restitusi dipercepat. Dengan demikian, otoritas pajak mendapat hasil yang komprehensif terkait dampak pemberian fasilitas fiskal terhadap sektor usaha.

"Sektor usaha yang dilakukan post audit tidak ada prioritas dan semua kita lakukan. Nanti post audit akan mixed saja mungkin yang besar size usahanya dan berdasarkan tingkat risiko. Namun, ini bukan berarti yang kecil tidak kami cek juga. Kalau kecil tapi banyak dan risikonya tinggi juga kita lakukan [audit]," imbuhnya.

Baca Juga: DPR Akhirnya Sahkan RUU Bea Meterai Jadi Undang-Undang

Seperti diketahui, berdasarkan data Kemenkeu, terdapat empat sektor yang menikmati fasilitas restitusi. Pertama, sektor perdagangan yang hingga akhir Desember 2019 restitusinya tumbuh paling tinggi sebesar 32,4%.

Kedua, sektor usaha konstruksi dan real estat yang restitusinya tumbuh 23,1%. Ketiga, sektor manufaktur yang restitusinya tumbuh 18%. Keempat, sektor pertambangan dengan restitusi yang tumbuh sebesar 11,16% hingga akhir Desember 2019. (kaw)

Baca Juga: Dapat Notifikasi ETAX-API-50031: Not Found? Ini Kata Ditjen Pajak
Topik : restitusi, restitusi pajak, restitusi dipercepat, CRM, DJP, pemeriksaan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 25 September 2020 | 09:29 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 06:00 WIB
LAPORAN BANK DUNIA
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH
Selasa, 29 September 2020 | 16:54 WIB
APBN 2021
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Selasa, 29 September 2020 | 16:20 WIB
VIETNAM
Selasa, 29 September 2020 | 16:07 WIB
BEA METERAI
Selasa, 29 September 2020 | 15:50 WIB
PENGADILAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 15:24 WIB
APBN 2021