Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

BPK: OJK Tunggak PPh Rp901 Miliar

A+
A-
1
A+
A-
1
BPK: OJK Tunggak PPh Rp901 Miliar

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan pemerintah maupun pihak terkait lainnya mengenai persoalan utang pajak penghasilan (PPh) badan yang belum sepenuhnya dilunasi.

Menurut laporan hasil pemeriksaan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018 yang diserahkan ke DPR, Selasa (2/10/2018), tertulis OJK masih belum melunasi utang PPh badan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,1 miliar.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan OJK sejak 2014 dan 2015 sudah membayar kewajiban pajak Rp836,72 miliar sehingga utang PPh badan yang jadi temuan merupakan akumulasi yang belum dilunasi pada 2015, 2016 dan 2017.

Baca Juga: Soal Audit OJK, Begini Permintaan Khusus BPK

“OJK sedang mengkaji dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya mengenai kebijakan akuntansi pemanfaatan pungutan yang menjadi objek pajak, termasuk dalam hal ini besaran jumlah pajak dan waktu pembayarannya," ujar dalam keterangan resmi, Rabu (3/10).

Untuk mengangsur kewajiban PPh badan, OJK menggunakan kelebihan realisasi anggaran Rp9,75 miliar, yang juga menjadi salah satu temuan hasil pemeriksaan oleh BPK, karena dana itu merupakan pungutan yang melebihi pagu anggaran.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK juga menemukan adanya penerimaan pungutan pada 2015-2017 setelah diperhitungkan realisasi kebutuhan sebesar Rp439,91 miliar yang belum disetor kepada kas negara.

Baca Juga: Deadline Pelaporan Informasi Keuangan Dilonggarkan, Ini Kata DJP

Anto menjelaskan kelebihan realisasi tersebut digunakan untuk dana imbalan kerja jangka panjang lainnya sesuai amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dikelola sendiri oleh OJK dalam upaya pemenuhan kewajiban kepada karyawan.

Berdasarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi 24, dana imbalan kerja dapat dikelola secara mandiri atau melalui partisipasi pihak ketiga dalam bentuk aset program.

“Namun, berdasarkan rekomendasi BPK, pengelolaan dana imbalan kerja OJK diwajibkan melalui pengelolaan pihak ketiga karena OJK tidak dibolehkan melakukan pencadangan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang.”

Baca Juga: Dirjen Pajak Longgarkan Deadline Pelaporan Informasi Keuangan Otomatis

Temuan pemeriksaan BPK lainnya adalah adanya gedung yang sudah disewa dan dibayar OJK sebesar Rp412,31 miliar yang tidak dimanfaatkan serta adanya aset tetap dan tak berwujud yang tercatat dalam neraca dan berasal dari APBN yang belum ditetapkan statusnya.

BPK juga menilai OJK menggunakan kantor Menara Merdeka yang habis masa sewa tidak berdasar kontrakdengan nilai sewa yang belum jelas. Untuk masalah ini, Anto mengatakan tidak dimanfaatkannya sewa gedung guna mencegah pengeluaran lebih besar dan ancaman rent-trap.

Akhirnya, OJK masih memakai gedung milik Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sampai OJK mempunyai gedung sendiri. “Untuk dapat memiliki gedung sendiri, OJK diberi peluang oleh Kemenkeu dan Menteri BUMN untuk memanfaatkan aset barang milik negara dan BUMN.”

Baca Juga: Tangani Bank Gagal, Kewenangan LPS Diperinci

Saat ini, menurut Anto, OJK sedang menyiapkan berbagai opsi yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN termasuk mendapatkan asistensi dari Kejaksaan Agung agar tata kelola tetap terjaga dengan baik dan benar.

Sedangkan, terkait kontrak sewa penggunaan gedung kantor Menara Merdeka, OJK sudah melakukan kesepakatan dengan manajemen gedung dan pembayaran akan dilakukan pada Oktober 2018.

Meski mendapatkan sejumlah temuan, OJK mengapresiasi BPK yang telah merilis opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan OJK 2013-2017 atau 5 tahun berturut-turut. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan peningkatan tata kelola OJK secara berkesinambungan. (Bsi)

Baca Juga: Pemerintah Andalkan Data OJK untuk Salurkan Subsidi Bunga UMKM

Topik : temuan BPK, IHPS, pemeriksaan BPK, OJK
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 26 Februari 2020 | 17:35 WIB
AUDIT TVRI
Senin, 13 Januari 2020 | 13:13 WIB
OTORITAS JASA KEUANGAN
Sabtu, 21 September 2019 | 15:27 WIB
TEMUAN BPK
Jum'at, 19 Juli 2019 | 18:37 WIB
INDUSTRI KEUANGAN
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:45 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:30 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:00 WIB
BELANDA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI