PENGADILAN PAJAK

Bersengketa di Pengadilan Pajak, DJP dan DJBC Lebih Sering Kalah

Redaksi DDTCNews | Minggu, 20 September 2020 | 06:01 WIB
Bersengketa di Pengadilan Pajak, DJP dan DJBC Lebih Sering Kalah

Ruangan penerima tamu di Pengadilan Pajak. (Foto: Pengadilan Pajak)

JAKARTA, DDTCNews - Data penyelesaian sengketa oleh pengadilan pajak pada 2019 menunjukan Kementerian Keuangan, yakni Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), lebih sering kalah dari wajib pajak.

Pada 2019 pengadilan pajak telah merampungkan sengketa pajak antara otoritas dengan wajib pajak sebanyak 10.116 berkas sengketa. Sebagian besar keputusan memenangkan wajib pajak dalam perkara di pengadilan.

"Pengadilan pajak pada 2019 telah menyelesaikan 10.116 sengketa pajak dari 15.048 berkas perkara yang masuk," kata Panitera Pengganti Pengadilan Pajak Aniek Andriani dalam webinar Tax Education & Research Center (TERC) FEB UI, Rabu (16/9/2020).

Baca Juga:
Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Dia menjabarkan terdapat tujuh kategori putusan yang dihasilkan pengadilan atas sengketa pajak. Pertama, penyelesaian sengketa dengan pencabutan berkas perkara pada 2019 sebanyak 240 berkas.

Kedua, hasil putusan berkas perkara tidak dapat diterima sebanyak 621 berkas sengketa pajak. Ketiga, hasil putusan yang menolak sebanyak 2.388 berkas sengketa. Keempat, hasil putusan yang menambah pajak yang harus dibayar pada 2019 hanya ada 1 berkas sengketa.

Kelima, hasil putusan yang mengabulkan sebagian gugatan wajib pajak sebanyak 1.903 berkas sengketa. Keenam, hasil putusan yang mengabulkan sepenuhnya gugatan wajib pajak sebanyak 4.937 berkas perkara. Ketujuh, hasil putusan yang membatalkan sebanyak 76 berkas sengketa pajak.

Baca Juga:
Menurun, Tingkat Kemenangan DJBC di Pengadilan Pajak 56,77% pada 2023

Adapun sebagian besar berkas sengketa yang masuk ke pengadilan pajak ditujukan untuk terbanding atau tergugat Kemenkeu dalam hal ini terhadap Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai (DJBC). Hanya sebagian kecil gugatan ditujukan untuk pemerintah daerah.

Ditjen Pajak (DJP) paling banyak menjadi tergugat atau terbanding untuk sengketa di pengadilan pajak. Periode 2013 sampai 2019 sudah ada 53.629 berkas sengketa yang ditujukan kepada DJP. Data 2019 menunjukan gugatan atau banding untuk DJP sebanyak 12.882 berkas sengketa.

Selanjutnya Ditjen Bea Cukai sebagai tergugat atau terbanding pada periode yang sama sebanyak 22.569 berkas sengketa. Pada 2019, gugatan atau banding terhadap DJBC sebanyak 2.142 berkas sengketa.

Terakhir, pemerintah daerah sebagai tergugat atau terbanding sebanyak 1.916 sengketa untuk periode 2013 sampai dengan 2019 dan untuk tahun lalu hanya ada 24 berkas sengketa dengan tergugat atau terbanding dari pihak pemda. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

20 September 2020 | 13:13 WIB

Seharusnya sengketa pajak tdk perlu sd pengadilan. Cukup di pemeriksaan tapi pemeriksa nya di berikan pelajaran logika ekonomi jgn basisnya sbg alat u memenuhi kebutuhan anggaran djp jo menkeu jo pemerintah...alias APBN..

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Jumat, 22 Maret 2024 | 11:30 WIB DITJEN BEA DAN CUKAI

Menurun, Tingkat Kemenangan DJBC di Pengadilan Pajak 56,77% pada 2023

Rabu, 20 Maret 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Mulai 12 April! Pengajuan Izin Kuasa Hukum Pajak Harus via IKH Online

Selasa, 19 Maret 2024 | 16:25 WIB IZIN KUASA HUKUM

Ini Aturan Baru Permohonan IKH di Pengadilan Pajak Mulai 12 April 2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk