Jelang Akhir Periode, Jokowi: Jangan Sampai Ada Program Tak Selesai

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti seluruh menteri dan kepala lembaga agar merampungkan seluruh program dan pembangunan yang telah direncakan untuk 2024. 

Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk memastikan seluruh rencana kerja pemerintah (RKP) 2024 sudah dipersiapkan dengan baik bisa selesai tepat waktu. Seperti diketahui, 2024 sekaligus menjadi tahun terakhir pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin menjabat. 

"Yang paling penting satu saja untuk urusan ini, jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan," kata Presiden Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, dikutip pada Jumat (3/3/2023). 

Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN/Kepala Bappenas) Suharso mengatakan 2024 menjadi tahun terakhir bagi pemerintah untuk memenuhi target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. 

Khusus untuk 2024, RKP disusun dengan tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. RKP akan berfokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

"Juga menyangkut peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara," kata Suharso. 

Lebih lanjut Suharso memaparkan, berdasarkan skenario yang disusun Bappenas, sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP 2024 adalah sebesar 5,3% hingga 5,7%.

"Salah satu sumber pertumbuhannya kalau kita lihat dari sisi pengeluaran adalah investasi, juga berharap tingkatan produktivitas pada UMKM, pertanian dan industri manufaktur yang diharapkan bisa menjadi pengungkit," katanya.

Sementara untuk tingkat kemiskinan, lanjut Kepala Bappenas, diharapkan dapat ditekan di kisaran 6,5% hingga 7,5%. Paramater lainnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dipatok di level 5% hingga 5,7%, rasio gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) di kisaran 73-74, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27, nilai tukar petani (NTP) 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga 110. (sap)