Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut negara-negara Asia berencana memperkuat kerja sama transparansi pajak melalui penandatanganan deklarasi Asia Initiative.
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF Nella Hendriyetty mengatakan penandatanganan deklarasi Asia Initiative akan menjadi bagian dari side events pertemuan 3rd Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G-20 di Bali, pekan depan.
"Asia Initiative declaration signing ini terkait dengan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Itu sebenarnya untuk mendorong itu [pertukaran informasi]," katanya, Kamis (7/7/2022).
Nella menuturkan acara penandatanganan deklarasi Asia Initiative akan digelar pada 14 Juli 2022 secara tertutup. Sebelum penandatanganan deklarasi, para menteri keuangan dari setiap negara juga akan mengikuti pertemuan Asia Initiative yang kedua.
Pertemuan Asia Initiative yang perdana telah digelar pada Februari lalu, dipimpin oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo. Seluruh negara di Asia akan diajak bergabung dalam Asia Initiative sehingga manfaat pertukaran informasi dapat efektif menekan praktik penghindaran pajak di regional Asia.
Saat ini, partisipasi negara-negara Asia dalam upaya multilateral untuk transparansi pajak belum merata. Sebab, masih sedikit negara yang bergabung dalam Forum Global serta berkomitmen untuk menerapkan standar transparansi dan pertukaran informasi berdasarkan permintaan.
Keberadaan inisiatif regional, seperti Africa Initiative dan Latin America Initiative, telah menunjukkan efisiensi mereka dalam mempromosikan dan memajukan agenda transparansi pajak secara lokal.
Asia Initiative akan menjadi bagian dari upaya regional dalam memerangi praktik penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap lainnya. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan berdampak pada pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. (rig)