BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) sedang mengembangkan aplikasi yang memungkinkan wajib pajak untuk mengunduh surat keterangan program pengungkapan sukarela (PPS) setelah 30 Juni 2022.
Melalui media sosial, DJP menyebut keluhan wajib pajak perihal pengunduhan surat keterangan PPS yang terkendala telah disampaikan kepada direktorat terkait.
"Terkait kendala pengunduhan SKet sudah diteruskan kepada Direktorat terkait dan sedang dalam proses pengembangan aplikasinya," tulis DJP dalam akun Twitter @kring_pajak saat menjawab pertanyaan wajib pajak, Rabu (6/7/2022).
Seperti diketahui, menu layanan PPS pada DJP Online sudah tidak tersedia sejak 1 Juli 2022. Sebab, PPS hanya diselenggarakan pada Januari hingga Juni 2022.
Setelah 6 bulan penyelenggaraan PPS tersebut, wajib pajak sudah tidak berhak menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) kepada DJP.
Apabila wajib pajak lupa mengunduh surat keterangan PPS ketika menu layanan PPS masih tersedia di DJP Online, DJP menyarankan wajib pajak untuk menghubungi kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.
"Untuk melihat detail atau mencetak SKet silakan menghubungi KPP terdaftar," tulis DJP.
Surat keterangan PPS merupakan surat bukti keikutsertaan wajib pajak dalam PPS sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Oleh karena itu, wajib pajak perlu menyimpan dokumen tersebut.
Ketika mendeklarasikan harta dan utang melalui PPS, harta dan utang tersebut diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan utang baru sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat keterangan. Harta dan utang yang diungkap wajib pajak saat PPS harus dilaporkan dalam SPT Tahunan 2022. (rig)
