BERITA TERKINI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua DK OJK, dan Kepala BPS, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Foto: Mentari/Man
JAKARTA, DDTCNews – Komisi XI DPR membentuk Panja Penerimaan guna membahas asumsi dasar yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengatakan Panja Penerimaan tersebut nantinya akan fokus mendorong kontribusi penerimaan perpajakan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan.
"Panja Penerimaan akan meng-highlight bagaimana penerimaan perpajakan bisa maksimal, sehingga sesuai dengan statement Gubernur BI, bisa menjemput kebangkitan ekonomi nasional," katanya dikutip pada Kamis (3/6/2021).
Fathan menuturkan pemerintah perlu menyusun target penerimaan perpajakan tahun 2022 secara komprehensif dengan menyiapkan simulasi atas seluruh skenario mulai dari yang terburuk hingga yang paling optimistis.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Panja Penerimaan ini menambahkan insentif pajak yang telah diberikan kepada para wajib pajak melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja juga akan disorot efektivitasnya.
"Akan dibahas strategi penerimaan perpajakan dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak dan relaksasi perpajakan dalam mendorong pemulihan ekonomi sehingga target jangka menengah dan panjang bisa tercapai," ujar Fathan.
Merujuk pada dokumen KEM-PPKF 2022, pemerintah mencatat adanya tren penurunan rasio pajak (tax ratio) dalam 5 tahun terakhir ini. Pada 2016, rasio pajak tercatat sebesar 10,36%. Namun pada 2020, rasio pajak menjadi hanya 8,33%.
Pada 2021, penerimaan perpajakan diharapkan mampu tumbuh positif seiring dengan berjalannya pemulihan ekonomi. Beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain pemberian insentif yang lebih terukur, relaksasi prosedur dan administrasi perpajakan.
Lalu, perluasan basis pajak melalui peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum, serta pengenaan cukai terhadap barang kena cukai baru. Penerimaan perpajakan tahun depan ditargetkan mencapai Rp1,499 triliun—Rp1.528 triliun atau 8,37%—8,42% dari PDB. (rig)
