DJP Perluas Edukasi Kesadaran Pajak ke Pelajar SD

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) terus memperluas program inklusi kesadaran pajak ke berbagai jenjang pendidikan, termasuk sekolah dasar (SD).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan perluasan cakupan edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya DJP menanamkan kesadaran pajak sejak dini kepada generasi muda.

"Pajak Bertutur ini sudah diadakan sejak 2017 dan sekarang sudah yang ke-10. Kami mencoba mengajak adik-adik di dunia pendidikan untuk memberikan kesadaran pajak sejak dini," katanya dalam kegiatan Pajak Bertutur 2026, Kamis (3/9/2026).

Inge menjelaskan Pajak Bertutur menjadi salah satu kegiatan kampanye yang sejalan dengan program penguatan inklusi kesadaran pajak yang dijalankan DJP.

Pajak Bertutur 2026 mengusung tema Pajak Kita: Energi Generasi Juara. Melalui kegiatan tersebut, DJP berharap materi mengenai perpajakan yang disampaikan kepada peserta dapat terus diingat dan menjadi bekal ketika mereka kelak menjadi wajib pajak.

"Pelajaran yang diperoleh mudah-mudahan terus menempel sehingga ke depan adik-adik benar-benar paham apa itu pajak, dan saat sudah menjadi wajib pajak betulan, juga bisa melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran," ujarnya.

Program inklusi kesadaran pajak pada awalnya dilakukan pada jenjang perguruan tinggi. Hingga saat ini, hampir 450 perguruan tinggi telah mengikuti kegiatan inklusi kesadaran pajak.

DJP kemudian memperluas program tersebut ke jenjang sekolah menengah atas (SMA). Setelah itu, program inklusi kesadaran pajak mulai diuji coba di jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Pada tahun ini, DJP mulai melakukan piloting program inklusi kesadaran pajak di jenjang SD. Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi piloting tersebut.

Inge berharap pelaksanaan piloting dapat menjadi langkah awal untuk memperluas program inklusi kesadaran pajak pada jenjang SD ke wilayah lainnya.

Menurutnya, DJP bahkan telah menyiapkan materi untuk memperluas program inklusi kesadaran pajak hingga jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Sebenarnya kalau mau diteruskan lagi, kami sudah siap juga untuk PAUD. Kita lihat nanti di mana kira-kira PAUD yang bisa menjadi piloting untuk kelas PAUD. Karena secara materi kami sudah siap untuk anak-anak usia 3 sampai 6 tahun," ujarnya.

Selain memperluas program inklusi kesadaran pajak, DJP juga menggelar sejumlah kegiatan dalam rangkaian Pajak Bertutur 2026. Salah satunya, Tax Edu Creative Challenge, yakni kompetisi yang mencakup pembuatan prompt untuk artificial intelligence serta pembuatan bahan ajar yang inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas rungu.

Kompetisi tersebut diikuti oleh guru dari sekolah-sekolah yang telah melaksanakan program inklusi kesadaran pajak. Menurut Inge, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong guru mengembangkan metode dan bahan ajar yang lebih kreatif serta inklusif dalam menyampaikan materi perpajakan kepada peserta didik.

Selain itu, DJP menggelar Tax Edu Bootcamp dengan mengundang guru SMP di Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperluas pelaksanaan program inklusi kesadaran pajak di jenjang SMP di Jakarta. Dengan melibatkan lebih banyak guru dan sekolah, jumlah SMP yang menerapkan program tersebut diharapkan terus bertambah.

Puncak kegiatan Pajak Bertutur 2026 dilaksanakan secara serentak oleh 34 kantor wilayah (kanwil), 352 kantor pelayanan pajak (KPP), dan 204 kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) DJP di seluruh Indonesia.

Pada pelaksanaannya, seluruh unit kerja DJP menggelar kegiatan edukasi perpajakan secara serentak sejak pagi hingga siang hari. Kegiatan tersebut dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari perguruan tinggi, SMA, SMP, hingga SD.

Secara keseluruhan, kegiatan Pajak Bertutur 2026 melibatkan lebih dari 24.000 peserta di seluruh Indonesia. (dik)