Inklusi Pajak, Mengikis Mental Free Rider Menuju Indonesia Emas 2045

MEMBANGUN kesadaran pajak bukanlah pekerjaan yang dapat selesai hanya dengan imbauan ketika tiba masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Kesadaran perlu ditumbuhkan sejak dini melalui edukasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Di sinilah inklusi pajak menjadi penting. Pajak perlu dikenalkan bukan semata-mata sebagai kewajiban, tetapi sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Semangat inilah yang antara lain dihadirkan melalui program Pajak Bertutur yang menyasar generasi muda.

Bagi pelajar, pembicaraan mengenai pajak mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Angka penerimaan negara yang mencapai ribuan triliun rupiah tentu sulit dibayangkan. Karena itu, mengenalkan pajak kepada generasi muda perlu dimulai dari sesuatu yang dapat mereka lihat dan rasakan.

Salah satunya adalah pendidikan.

Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun. Anggaran tersebut hadir dalam berbagai program yang dekat dengan kehidupan pelajar, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah juga menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kualitas generasi muda, termasuk makan bergizi gratis (MBG).

Dari sini, pajak dapat diperkenalkan dengan cara yang lebih sederhana: sebagai salah satu bentuk kontribusi masyarakat yang memungkinkan negara menyediakan berbagai kebutuhan publik.

Dari Mengetahui Pajak hingga Mau Berkontribusi

Pemahaman seperti ini penting karena tujuan edukasi pajak tidak berhenti pada pengetahuan. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran mengenai hubungan antara kontribusi dan manfaat yang diterima masyarakat.

Seseorang mungkin belum menjadi wajib pajak ketika masih duduk di bangku sekolah. Namun, ia sudah menjadi bagian dari masyarakat yang menikmati berbagai fasilitas dan layanan publik. Jalan yang dilalui, sekolah tempat belajar, fasilitas kesehatan, hingga ruang publik yang digunakan sehari-hari merupakan bagian dari ekosistem yang membutuhkan pembiayaan.

Dari perspektif tersebut, pendidikan pajak juga dapat menjadi ruang untuk menanamkan nilai tanggung jawab sebagai warga negara.

Salah satu tantangannya adalah mentalitas free rider, yakni kecenderungan untuk menikmati manfaat barang dan layanan publik tetapi enggan ikut berkontribusi dalam penyediaannya.

Mentalitas semacam ini tidak muncul begitu saja ketika seseorang mulai memiliki penghasilan. Ia dapat terbentuk dari cara seseorang memandang hubungan antara hak dan kewajiban sejak usia dini. Jika generasi muda terbiasa melihat fasilitas publik hanya sebagai sesuatu yang diterima tanpa memahami pentingnya kontribusi, bukan tidak mungkin pola pikir tersebut terbawa hingga dewasa.

Sebaliknya, jika sejak dini mereka memahami bahwa pembangunan merupakan hasil kontribusi bersama, kesadaran untuk mengambil bagian dapat tumbuh secara lebih alamiah.

Di sinilah inklusi pajak memiliki arti yang lebih luas. Edukasi tidak harus selalu berbicara tentang tarif, jenis pajak, atau cara mengisi SPT. Nilai yang ingin dibangun dapat dimulai dari hal sederhana: memahami bahwa setiap orang memiliki peran dalam kehidupan bernegara.

Perspektif tersebut menjadi makin penting ketika dikaitkan dengan Indonesia Emas 2045. Ketika Indonesia memasuki satu abad kemerdekaan, generasi yang saat ini masih duduk di bangku sekolah akan berada pada usia produktif. Mereka akan menjadi bagian dari generasi yang menentukan arah perekonomian, kepemimpinan, dan keberlanjutan pembangunan Indonesia.

Karena itu, membangun kesadaran sejak bangku sekolah bukanlah sesuatu yang terlalu dini. Justru dari sanalah kebiasaan untuk berkontribusi, jujur, dan bertanggung jawab dapat mulai dibentuk.

Interaksi dengan generasi muda dalam berbagai kegiatan edukasi pajak menunjukkan bahwa mengenalkan pajak sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan materi. Edukasi pajak merupakan bagian dari upaya menanamkan pemahaman tentang kontribusi, tanggung jawab, dan peran setiap warga negara dalam pembangunan.

Harapannya, generasi muda tidak hanya tumbuh sebagai generasi yang memahami pajak ketika kelak telah memiliki penghasilan, tetapi juga sebagai warga negara yang menyadari pentingnya berkontribusi dan bangga mengambil bagian dalam pembangunan Indonesia.

Pada akhirnya, kesadaran pajak adalah benih yang perlu dirawat. Ia mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi akan menentukan bagaimana generasi mendatang memandang kewajiban, kontribusi, dan kehidupan bernegara.

Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang seberapa besar pertumbuhan ekonomi atau seberapa maju teknologi yang kita miliki. Ia juga tentang kualitas manusia yang menjalankannya, yakni generasi yang tidak hanya ingin menikmati hasil pembangunan, tetapi juga bersedia mengambil bagian dalam mewujudkannya.

Sebab, menjadi bagian dari Indonesia bukan hanya tentang menerima apa yang diberikan negara. Ada saatnya kita juga perlu bertanya: apa yang dapat kita kontribusikan untuk negeri?