Prabowo Bentuk Tim Debottlenecking untuk Kawal Penerapan IEU-CEPA

JAKARTA, DDTCNews — Pemerintah menyatakan akan menyiapkan langkah konkret guna memastikan implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) berjalan efektif.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan tim debottlenecking untuk menangani kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha.

"Melalui mekanisme tersebut, pelaku usaha dapat menyampaikan persoalan secara langsung untuk kemudian dikoordinasikan penyelesaiannya bersama kementerian dan lembaga (K/L) terkait," ujarnya, dikutip Minggu (23/8/2026).

Kemenko Perekonomian telah ditunjuk sebagai single contact point implementasi IEU-CEPA agar terdapat pusat koordinasi yang jelas dalam mengawal implementasi perjanjian tersebut.

Kementerian Perdagangan juga telah diminta untuk mempercepat penyusunan regulasi pelaksana IEU-CEPA. Adapun Kementerian Perindustrian telah diminta untuk menyelesaikan persoalan terkait SNI dan TKDN.

Terkait pangan, Kemenko Pangan juga akan memastikan kebijakan neraca komoditas dapat berjalan beriringan dengan implementasi IEU-CEPA.

Selain itu, dunia usaha telah mendorong pembentukan satuan tugas untuk memetakan isu standardisasi, sertifikasi, dan prosedur sebelum perjanjian mulai berlaku.

Menurut pengusaha, terdapat beberapa isu teknis yang perlu diantisipasi dalam implementasi IEU-CEPA. Pertama, ketergantungan terhadap bahan baku impor yang dapat memengaruhi pemenuhan ketentuan rules of origin.

Kedua, berbagai hambatan nontarif seperti carbon border adjustment mechanism (CBAM) dan European Union deforestation regulation (EUDR) yang tidak secara otomatis hilang dengan berlakunya IEU-CEPA.

Ketiga, kebutuhan reformasi struktural domestik untuk menekan biaya usaha dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional.

"Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, IEU-CEPA diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, memperkuat daya saing, serta mendorong hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa yang semakin kuat dan saling menguntungkan," kata Haryo. (rig)