Bahlil Ungkap Alasan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi Dibentuk

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah membentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi guna mengonsolidasikan urusan hilirisasi dan transisi energi.

Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan kedua isu tersebut merupakan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang perlu dikonsolidasikan demi mempercepat eksekusinya.

"Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan," ujar Bahlil, dikutip pada Sabtu (3/10/2026).

Bahlil mengatakan penyatuan koordinasi urusan hilirisasi dan transisi energi diperlukan mengingat keduanya bersinggungan langsung dengan kepentingan publik, yakni peningkatan nilai tambah SDA serta penguatan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Tak hanya itu, dinamika geopolitik dan perekonomian global juga disebut turut menjadi alasan pemerintah untuk tidak lagi menangani hilirisasi dan transisi energi secara terpisah. Pada saat yang sama, tuntutan untuk mempercepat penggunaan energi bersih juga terus menguat.

"Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur," ujar Bahlil.

Pengonsolidasian hilirisasi dan transisi energi diharapkan dapat mendukung terlaksananya program secara lebih menyeluruh dan terukur, mulai dari penyiapan proyek hingga implementasi di lapangan.

Mengingat sebagian besar urusan hilirisasi memiliki kaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), Bahlil menyebut Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi nantinya bakal berkantor di Kementerian ESDM.

Adapun salah satu kementerian yang bakal berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (dik)