BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya memproyeksikan beban subsidi energi pada APBN 2027 akan lebih ringan ketimbang tahun ini seiring dengan menurunnya harga minyak dunia dan penerapan bahan bakar biodiesel B50.
Indeks harga minyak jenis brent sudah turun ke angka US$73 per barel, dari sebelumnya US$115 per barel ketika perang pecah di Timur Tengah pada Maret 2026. Selain itu, pemerintah akan menerapkan B50 secara mandatori mulai 1 Juli 2026 dalam rangka menekan impor solar.
"Mudah-mudahan dari turunnya harga minyak dunia, beban subsidi di tahun 2027 tidak seberat 2026. Kita tahu indeks brent saat ini sudah ke angka US$73, dari yang bulan kemarin rata-rata di atas US$100. Tekanan kepada APBN sudah jauh lebih ringan, dan ini yang akan kita bawa pada asumsi makro untuk 2027," ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Meski ruang fiskal tahun depan diproyeksikan lebih longgar, lanjut Bambang, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk subsidi energi, khususnya untuk LPG 3 kg dan BBM.
Di samping itu, sambungnya, pemerintah juga hendak membangun ketahanan energi nasional yang kuat dengan menerapkan kebijakan B50.
"Kebijakan yang kita lakukan ini akan saling memperkuat sehingga kombinasi daripada kebijakan pemerintah dan juga fiskal ini akan membuat beban subsidi itu ringan dan optimal untuk pelayanan, kepada masyarakat," katanya.
Bambang menambahkan Komisi XII mendorong Pertamina memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dengan inovasi digital. Salah satu caranya, yakni memperluas penggunaan barcode di SPBU untuk pembelian Pertalite. Hal ini penting memastikan kebijakan kuota subsidi tepat sasaran.
"Kami berharap barcode itu dipergunakan lebih luas sehingga kita dapat mengawasi penyaluran agar tepat sasaran. Kalau mobilnya BMW atau Alphard, malu lha dia pakai barcode mengisi di situ. Intinya, inovasi di bidang digitalisasi ini akan membantu kita memastikan BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran," tutur Bambang. (rig)
