Pemerintah Lanjutkan Efisiensi dan Refocusing APBN pada 2027

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan melanjutkan efisiensi anggaran sekaligus refocusing belanja atau kebijakan untuk memusatkan kembali pagu APBN pada program-program yang lebih produktif pada tahun fiskal 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dua langkah tersebut, yakni efisiensi anggaran dan refocusing belanja, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara tahun depan.

"Upaya efisiensi dan refocusing dilakukan agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," katanya, dikutip pada Rabu (10/6/2026).

Guna mencapai tujuan tersebut, lanjut Purbaya, pemerintah akan mendorong efektivitas pemberian subsidi dan perlindungan sosial (perlinsos). Tujuannya, melindungi daya beli masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Hal ini bertujuan agar pemberian bantuan semakin tepat sasaran dan berkeadilan.

"Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan DTSEN," tutur menteri keuangan.

Selain itu, Purbaya menjamin akan meningkatkan aktivitas belanja pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, akselerasi belanja pemda ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah, serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.

Sementara itu, anggaran kementerian/lembaga (K/L) akan dioptimalkan melalui koordinasi program yang berfokus pada kebutuhan penerima manfaat di daerah. Contohnya, program makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

"Di sisi lain, dalam implementasi UU HKPD, pemerintah akan mendorong harmonisasi pusat dan daerah semakin solid dengan tetap memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan peningkatan kesejahteraan ASN di daerah," ujar Purbaya. (rig)