BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang masih dikenai sanksi penghentian operasional sementara atau suspend.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan 1.152 SPPG dimaksud masih melalui proses pembenahan dan penyesuaian standar operasional.
"SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi. Kami ingin memastikan kualitas program terus meningkat dari waktu ke waktu," ujar Dadan, dikutip pada Senin (25/5/2026).
Dari total 4.581 SPPG yang sempat dikenai sanksi suspend, tercatat sudah ada 3.429 SPPG yang sudah diperbolehkan untuk beroperasi kembali karena sudah mampu memenuhi standar yang ditetapkan.
Secara umum, SPPG dijatuhi sanksi suspend bila infrastrukturnya belum memenuhi standar, belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), ataupun belum melakukan pendaftaran sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
"Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Dadan.
Sanksi suspend diklaim sebagai bagian dari upaya untuk melakukan pembenahan menyeluruh dan untuk menjaga mutu program MBG secara nasional.
Sebagai informasi, realisasi anggaran MBG pada Januari-April 2026 tercatat sudah mencapai Rp75 triliun, bertumbuh 35,53% bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu.
Anggaran MBG tersebut berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak.
MBG tercatat sudah tersalur kepada 62 juta penerima manfaat yang terdiri dari 48,8 juta siswa sekolah dan 13,2 juta penerima manfaat selain siswa. (dik)
