BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR belum lama ini menerima kunjungan resmi dari Komite Urusan Anggaran (Budgetary Affairs Commission) Parlemen China.
Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran informasi strategis mengenai mekanisme penyusunan anggaran dan pengelolaan fiskal. Menurut Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto, Indonesia dan China ternyata memiliki kemiripan pada siklus penganggaran dan penetapan program prioritas.
"Proses anggaran ternyata memang menyerupai, dimulai dengan pembahasan KEM-PPKF [Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal], penyampaian pidato kenegaraan, dan kemudian penentuan pagu indikatif," katanya, dikutip pada Rabu (13/5/2026).
Selain siklus anggaran, delegasi Parlemen China juga menaruh perhatian khusus terhadap cara Indonesia mengelola defisit dan utang negara.
Di Indonesia, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara telah membatasi defisit APBN maksimal 3% dari PDB dan total utang pemerintah maksimal 60% dari PDB untuk menjaga disiplin fiskal. Meskipun sempat dilonggarkan saat pandemi Covid-19, defisit APBN telah dikembalikan di bawah 3% pada 2023.
"Kami sampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang. Kami setuju bahwa nanti akan selalu berkolaborasi dan kami juga saling bertukar informasi bagaimana menyusun anggaran ke depannya," ujar Wihadi.
Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan dokumen KEM-PPKF 2027 untuk diserahkan kepada DPR paling lambat 20 Mei 2026. Penyerahan KEM-PPKF tersebut menandai awal dari pembahasan RAPBN 2027 oleh pemerintah dan DPR.
Ketua DPR Puan Maharani sempat menyatakan DPR akan membahas RAPBN 2027 mulai masa sidang ini, yakni masa sidang V 2025-2026 pada 12 Mei hingga 21 Juli 2026. Dia menekankan APBN 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi ketimpangan sosial di tengah masih berlangsungnya konflik geopolitik.
Selain itu, APBN 2027 mesti menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi fiskal dan memperkuat program prioritas nasional. (dik)
