BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin anggaran belanja negara, terutama melalui belanja kementerian/lembaga (K/L), tidak akan kebobolan lagi ke depannya.
Purbaya mengaku kebobolan karena meloloskan anggaran pembelian impor motor listrik untuk operasional Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pengajuan anggaran ini sudah ditolak, tetapi terjadi kesalahan internal sehingga Kemenkeu memberi lampu hijau.
"Software Ditjen Anggaran sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak tahun lalu. Kami sudah tolak, rupanya ada kebocoran dengan cara tertentu untuk melewati itu. Kami sekarang sudah perbaiki," ujarnya, dikutip pada Jumat (8/5/2026).
Guna menghindari kesalahan berulang, Purbaya pun mewanti-wanti jajaran K/L untuk membelanjakan pagu secara tepat waktu dan tepat sasaran.
"Ke depan akan kami pastikan terus kementerian dan lembaga belanja tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor," tuturnya.
Purbaya menambahkan Kemenkeu terus mempercepat kinerja belanja negara sejak awal tahun. Hal ini penting agar dampak penggunaan APBN terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan akan merata sepanjang 2026.
Dia menjelaskan percepatan belanja tecermin dari realisasi belanja pemerintah pusat senilai Rp610,3 triliun atau tumbuh 47,7%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh lonjakan belanja K/L maupun non K/L.
Secara terperinci, belanja K/L terealisasi Rp281,2 triliun atau tumbuh 43,40%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran bansos, serta gaji dan THR.
Sementara itu, belanja non K/L terealisasi senilai Rp329,1 triliun atau melonjak 51,51%. Adapun pertumbuhan belanja ini pengaruhi adanya pembayaran manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi BBM dan listrik.
Purbaya juga memaparkan belanja K/L terdiri atas 4 komponen belanja. Pertama, belanja pegawai senilai Rp97,1 triliun atau tumbuh 22,2%. Pos belanja ini digelontorkan untuk kegiatan pengangkatan ASN, penyaluran THR ASN/TNI/Polri, serta pembayaran tunjangan pendidik non PNS.
Kedua, belanja barang terealisasi Rp111,1 triliun atau melonjak 114,6%. Peningkatan belanja barang utamanya untuk penyaluran MBG, dana BOS, insentif biodiesel, pelayanan kesehatan, serta stabilisasi pangan.
Ketiga, belanja modal terealisasi Rp35,4 triliun atau tumbuh 36,7%. Pos belanja ini digunakan untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan dengan membangun infrastruktur, jaringan dan irigasi.
Keempat, belanja bansos terealisasi Rp37,4 triliun atau turun 3,6%. Pos belanja bansos telah digelontorkan untuk membayar PBI JKN, PKH, kartu sembako dan KIP Kuliah.
"Bansos turun sedikit, kalau belanja pegawai kan rutin, tapi belanja barang dan modal itu tumbuhnya cepat banget. Ini sesuai dengan program untuk memastikan kebijakan fiskal dampaknya positif dan merata sepanjang tahun," ujar Purbaya. (rig)
