BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekjen OECD Mathias Cormann di sela-sela IMF–World Bank Annual Meetings 2025.
Pertemuan tersebut menjadi ajang untuk memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan OECD, khususnya dalam mendukung reformasi ekonomi dan agenda pembangunan berkelanjutan.
"Pertemuan ini juga menyinggung sejumlah isu global, termasuk prioritas G-20 di bawah Presidensi Amerika Serikat tahun 2026, perkembangan Inclusive Framework on Global Minimum Tax," bunyi keterangan tertulis Kemenkeu, dikutip pada Selasa (21/10/2025).
Sebagai informasi, Indonesia telah mengadopsi dan memberlakukan pajak minimum global sesuai dengan ketentuan GloBE melalui penetapan PMK 136/2024.
Indonesia memutuskan untuk mengenakan top-up tax berdasarkan income inclusion rule (IIR) dan domestic top-up tax (DMTT) mulai 1 Januari 2025. Adapun top-up tax berdasarkan undertaxed payment rule (UTPR) baru akan dikenakan pada 2026.
Namun, AS enggan menerapkan pajak minimum global sesuai ketentuan dan memiliki rezim pajak minimum sendiri yang bernama global intangible low-taxed income (GILTI).
Pertemuan Thomas dan Cormann juga membahas tindak lanjut pelaksanaan Indonesia–OECD Economic Survey 2026. Survei tersebut telah memasuki tahap awal penyusunan dengan disepakatinya struktur bab dan dimulainya kick-off mission.
Survei ini diharapkan dapat memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Saat bertemu dengan Cormann, Thomas memaparkan kondisi perekonomian Indonesia yang tetap tangguh dan solid di tengah tantangan global. Dia menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi, dan penguatan produktivitas sebagai langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Cormann menyampaikan proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD akan menjadi momentum penting untuk memperkuat iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, keanggotaan penuh Indonesia di OECD akan membuka peluang lebih besar dalam menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).
Dalam kesempatan ini, Cormann menyampaikan rencana kunjungannya ke Jakarta pada Desember 2025 guna memperdalam dialog dan menindaklanjuti agenda kerja sama kedua pihak.
"OECD juga menegaskan dukungannya terhadap berbagai langkah reformasi kebijakan ekonomi yang tengah dijalankan Indonesia," tulis Kemenkeu. (dik)
