BERITA TERKINI
Warga antre untuk menerima uang tunai bantuan sosial program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kota Serang, Banten, Rabu (8/1/2025). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah berupaya mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensinya.
Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan segera meluncurkan digitalisasi program bansos dalam bentuk Portal Perlinsos. Portal Perlinsos adalah sebuah platform terpadu yang ditopang oleh Digital Public Infrastructure (DPI) – identitas kependudukan digital dan data biometric sebagai alat autentikasi – serta Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai data exchange platform.
"Melalui portal ini, proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos dapat diakses langsung oleh masyarakat secara digital dan mandiri dengan aman dan mudah," katanya melalui media sosial Instagram, Jumat (4/7/2025).
Luhut mengatakan pengembangan Portal Perlinsos menjadi bentuk kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga dalam mengembangkan digitalisasi pemerintahan. Dia pun terlibat dalam persiapan program digitalisasi bansos yang akan segera diluncurkan tersebut.
Menurutnya, digitalisasi bansos ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi transformasi digital layanan publik, khususnya dalam sistem perlindungan sosial (perlinsos). Digitalisasi disebut sebagai kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.
Pada tahap awal penerapan Portal Perlinsos, ada 2 program akan menjadi fokus utama pilot project yakni program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).
Pemerintah juga telah menetapkan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai lokasi percontohan nasional karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik.
Agar Portal Perlinsos berhasil, Luhut menekankan pentingnya pelaksanaan pilot yang solid dan terkoordinasi, disertai evaluasi menyeluruh serta penyusunan rekomendasi konkret agar model tersebut bisa direplikasi secara nasional dalam waktu dekat.
"Ini bukan sekadar checkpoint, tetapi juga simbol komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data untuk mencapai tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.
Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp503 triliun untuk program perlinsos. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
