BERITA TERKINI
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. (Foto: Jaka/Man/dpr.go.id)
JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun dalam membiayai pelebaran defisit APBN 2025 yang diproyeksikan mencapai 2,78% dari PDB.
Persetujuan itu sudah tertuang lengkap dalam Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2025, yang dibacakan dalam rapat kerja perumus kesimpulan.
"Apakah kesimpulan yang disampaikan oleh pimpinan disetujui? Disetujui," ujar Ketua Banggar Said Abdullah sambil mengetuk palu satu kali setelah kesimpulan disetujui oleh anggotanya, Kamis (3/7/2025).
Sebelumnya, Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto memaparkan SAL senilai Rp85,6 triliun akan dialokasikan untuk menambal defisit anggaran dan penurunan penerbitan SBN. Selain itu, penggunaan SAL juga untuk memastikan belanja prioritas pemerintah dapat terealisasi.
Dia menjelaskan outlook defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai Rp662 triliun atau sebesar 2,78% terhadap PDB. Sementara outlook pembiayaan anggaran pada semester II/2025 diperkirakan mencapai Rp378,4 triliun atau 61,4% dari target APBN tahun ini.
Wihadi menuturkan prognosis tersebut diikuti kebijakan pembiayaan anggaran dengan komitmen menjaga kewaspadaan atas dinamika global terutama di pasar keuangan yang tidak stabil.
"Pemanfaatan SAL sebesar Rp85,6 triliun yang akan digunakan untuk penurunan penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah, dan atas belanja prioritas dan pembiayaan defisit," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku lega Banggar DPR telah menyetujui outlook defisit 2,78% PDB. Ditambah lagi, Banggar juga menyetujui penggunaan SAL untuk menutup pelebaran defisit pada akhir 2025.
Dia mengatakan pelaksanaan APBN tahun ini sangat menantang. Meski demikian, ia menjamin peran APBN tetap andal sebagai shock absorber dan countercyclical di tengah ketidakpastian perekonomian global.
"Kami juga berterima kasih atas persetujuan untuk penggunaan SAL di dalam mendanai defisit yang lebih besar," kata Sri Mulyani. (dik)
