Materi Lengkap USKP B untuk KUP, PPSP, dan PP! Cek Daftarnya di Sini

Senin, 19 Mei 2025 | 19.30 WIB

Ukuran Teks

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Calon peserta ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) tingkat B hanya punya waktu sepekan untuk mempersiapkan diri. Pasalnya, sesuai jadwal yang dirilis oleh Komite Pelaksana PPSKP, USKP B akan digelar pada Senin, 26 Mei 2025 hingga Rabu, 28 Mei 2025.

PPPK juga telah menerbitkan pengumuman yang berisi daftar terperinci mengenai materi atau mata ujian yang akan diujikan. Khusus untuk USKP B, salah satu pokok materi yang akan diujikan adalah Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan Pengadilan Pajak (PP).

Baca 'Cek! Daftar Nama Peserta USKP A dan B Mei 2025, Juga Materi Ujiannya'.

Cakupan materi ujian yang perlu disiapkan, antara lain definisi/istilah yang digunakan dalam perpajakan; NPWP/pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP); pembayaran dan pelaporan pajak; STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT); Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP); serta Permohonan Pembetulan, Keberatan, dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.

Selanjutnya, materi lainnya yang juga masuk ujian adalah gugatan dan banding di Pengadilan Pajak; pengajuan PK ke Mahkamah Agung; pencatatan dan pembukuan; penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan; sanksi-sanksi; serta restitusi.

Untuk memudahkan pembaca setia DDTCNews dalam mempersiapkan diri mengikuti USKP B, tim redaksi telah merangkum beberapa artikel DDTCNews yang bisa dijadikan sebagai bahan bacaan dan bahan belajar dalam menghadapi USKP B.

Artikel yang dirangkum mencakup sumber tepercaya seperti artikel Kamus, Kelas Pajak, berita faktual, dokumen aturan Perpajakan DDTC, hingga e-book beberapa judul buku terbitan DDTC.

Perlu dicatat, daftar artikel yang dirangkum ini bukanlah bahan ajar resmi yang disusun oleh PPPK Kementerian Keuangan. DDTCNews hanya merangkum sumber-sumber literatur yang bisa menjadi penunjang pembelajaran bagi calon peserta USKP B.

Berikut ini adalah daftar materi ujian USKP B untuk topik KUP, PPSP, dan PP serta tautan artikel yang bisa dirujuk.

Cakupan Materi Ujian (berdasarkan pengumuman KP3SKP)	Subtopik dan Referensi (diolah DDTCNews)
Definisi/Istilah yang Digunakan dalam Perpajakan	Pasal 1 UU KUP Kamus Pajak DDTCNews Glosarium Perpajakan DDTC
Pendaftaran NPWP/Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Pasal 2 UU KUP Pasal 3A UU PPN Pasal 2- Pasal 4 PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan PMK 112/2022 s.t.d.d PMK 136/2023 terkait dengan NPWP badan Pasal 17 - Pasal 21 PMK 164/2023 terkait dengan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP PMK 68/2010 s.t.d.d PMK-197/2013 tentang batasan pengusaha kecil dalam PPN BAB IV PMK 81/2024 Apa Beda NIK sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU? Pengukuhan PKP Pengukuhan PKP secara jabatan Pengusaha kecil dalam konteks PPN Risiko tak kukuhkan diri sebagai PKP PKP pedagang eceran PKP berisiko rendah Hak dan kewajiban PKP Pencabutan PKP secara jabatan Perincian lebih lanjut dapat dipelajari dalam Buku Indonesia Tax Manual DDTC
Pembayaran Pajak	Pasal 9 – Pasal 10 UU KUP Pasal 9 PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Pasal 94 - Pasal 121 PMK 81/2024 PER-10/PJ/2024 tentang ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka pelaksanaan coretax Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak untuk masa pajak Batas waktu pembayaran pajak dalam SPT Tahunan Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak Angsuran atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29
Pelaporan Pajak	Pasal 3 -Pasal 8 UU KUP BAB VI PMK 81/2024 Pasal 5 - Pasal 8 PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Pengertian dan fungsi SPT Jenis dan bentuk SPT Perpanjangan penyampaian SPT Tahunan SPT dianggap tidak disampaikan Pembetulan SPT Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT)	Pasal 12 – Pasal 17A UU KUP PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan PMK 80/2023 tentang tata cara penerbitan SKP dan STP Pengertian SKP Sederet Penyebab Dirjen Pajak Menerbitkan SKP Kurang Bayar Pengertian STP PMK Baru Soal Surat Ketetapan Pajak (SKP) & Surat Tagihan Pajak (STP) Ketentuan pengertian STP Daluwarsa penetapan pajak
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)	Pasal 18 – Pasal 24 UU KUP UU PPSP PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan PMK 117/2024 tentang tata cara penghapusan piutang pajak PMK 61/2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar Pengertian penagihan pajak Rangkaian tindakan penagihan pajak Penagihan pajak dengan surat paksa Pihak yang menjadi penanggung pajak badan Hak mendahulu
Permohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar	Pasal 25 – Pasal 27 UU KUP PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan PMK 118/2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan di bidang perpajakan Ruang lingkup pembetulan Kesalahan yang dibetulkan lewat SKP tak boleh bersifat sengketa Syarat Sanksi Administrasi di SKP Dapat Dikurangi atau Dihapus SKP Bisa Batal Jika Pemeriksaan Pajak Dijalankan Tanpa SPHP atau PAHP Ruang lingkup keberatan Pengurangan, penghapusan, dan pembatalan ketetapan pajak Pengurangan atau penghapusan sanksi
Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak	Pasal 27 UU KUP UU PP PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Kewenangan pengadilan pajak Kedudukan dan pembinaan pengadilan pajak Proses pengajuan banding Proses pengajuan gugatan
Pengajuan PK ke Mahkamah Agung	Pasal 27 UU KUP UU PP Peninjauan kembali
Pencatatan dan Pembukuan	Pasal 28 UU KUP PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan PMK 81/2024 PMK 196/2007 s.t.d.t.d PMK 123/2019 Pengertian pencatatan dan pembukuan Kewajiban pencatatan dan pembukuan Kewajiban penyimpanan dokumen
Penelitian, Pemeriksaan, dan Penyidikan	Pasal 29 –Pasal 31 UU KUP (pemeriksaan) Pasal 43A – Pasal 44D UU KUP (penyidikan) PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan PMK 239/2014 s.t.d.d PMK 177/2022 tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan PMK 15/2025 tentang tata cara pemeriksaan pajak PMK 17/2025 tentang penyidikan pajak Pengertian Penelitian 5 aspek yang diteliti DJP Pengertian pemeriksaan Pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Pemeriksaan untuk tujuan lain Kewajiban dan wewenang pemeriksa pajak Hak dan kewajiban wajib pajak Jangka waktu pemeriksaan Penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan Pemeriksaan bukti permulaan Penyidikan
Sanksi Pidana	Pasal 38 – Pasal 43 UU KUP Sanksi pidana karena kealpaan Sanksi pidana karena kesengajaan Sanksi pidana karena penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak Pidana terkait rahasia jabatan Daluwarsa penuntutan pidana
Restitusi	Pasal 11, Pasal 17B, Pasal 17C, dan Pasal 17D UU KUP Pasal 10 PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan PMK 187/2015 tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang (Pasal 122 – Pasal 137 PMK 81/2024) PMK 39/2018 s.t.d.t.d PMK 119/2024 tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 150 – Pasal 160 PMK 81/2024) Dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak Ajukan Restitusi, WP yang Penuhi Syarat Ini Diperiksa di Kantor Pajak Restitusi dipercepat wajib pajak persyaratan tertentu Restitusi dipercepat wajib pajak kriteria tertentu Wajib pajak badan bisa ajukan restitusi PPh dipercepat, maksimal Rp1 Miliar

Selain itu, Anda juga bisa membaca series Kelas Pajak dan Kamus Pajak yang tersedia di DDTCNews. Seluruh materi Kelas Pajak DDTCNews bisa diakses melalui tautan berikut ini. Sementara materi Kamus Pajak DDTCNews bisa diakses lewat tautan berikut ini.

Seluruh series materi USKP B periode I/2025 bisa disimak di sini: https://news.ddtc.co.id/upperdeck/materi-uskp-i2025. (sap)

Editor : Sapto Andika Candra

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.

Ikuti sekarang