Pakai Uang Pajak, Pembangunan Sekolah Rakyat Juga Didukung Pemda

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengeklaim program sekolah rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto turut mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah (pemda).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sudah ada 184 pemda yang mengajukan usulan pembangunan sekolah rakyat sekaligus lahan yang digunakan untuk membangun sekolah tersebut.

"Kalau yang 184 sudah siap [lahannya], justru itu usulan daerah-daerah," ujar Tito, dikutip Selasa (25/3/2025).

Untuk menyelenggarakan program ini, pemerintah pusat berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh termasuk dalam hal penyediaan guru. Sekolah rakyat dianggap penting untuk memeratakan akses pendidikan di seluruh daerah.

“Sekolah rakyat dibangunkan oleh presiden, kemudian kita juga akan membantu mengenai masalah guru, rekrutmen gurunya, kemudian kita mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, sudah ada 53," ujar Tito.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan pada tahun ini pemerintah berencana untuk mendirikan 200 sekolah rakyat berasrama. Sekolah berasrama dikhususkan untuk masyarakat tidak mampu guna memutus rantai kemiskinan.

Setiap sekolah rakyat ditargetkan bisa menampung dan mendidik 1.000 murid. "Ini rencana kita dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri kita harapkan 1.000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1.000," kata Prabowo pada pekan lalu.

Dalam waktu 3 bulan ke depan, pemerintah akan membangun dan meresmikan 53 sekolah rakyat. Sedangkan 147 sekolah akan dibangun pada semester II/2025.

Program ini akan dilaksanakan konsisten setiap tahun agar setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya 1 sekolah rakyat. "Kita harap tiap tahun 200, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten, itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan," ujar Prabowo. 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah masuk dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih mematangkan rencana pelaksanaan sekolah rakyat. Menurutnya, pelaksanaan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.

"Kita bahkan membuat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Ini yang sekarang sedang digodok dan akan ditingkatkan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita.

Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak.

Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di dalamnya juga termasuk pendapatan daerah yang disumbang oleh pajak daerah, retribusi daerah, hingga pendapatan dari transfer pemerintah pusat (berasal dari APBN). (sap)