APBN Masih Defisit, Purbaya: Penambahan Belanja Harus Hati-Hati

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah belum dapat mengalokasikan tambahan anggaran dalam jumlah besar untuk lembaga negara karena APBN masih mengalami defisit.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat membahas penguatan program Badan Karantina Indonesia (Barantin). Menurutnya, setiap penambahan belanja harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan mempertimbangkan kondisi fiskal negara serta prioritas pembangunan.

"Anggaran kita saat ini masih defisit sehingga kita harus betul-betul hati-hati ketika menambah pengeluaran baru. Saya pikir karantina memang penting, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (25/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dia menyoroti empat program prioritas yang dikembangkan Barantin pada 2026. Keempat program itu meliputi penguatan sistem biosekuriti nasional, percepatan integrasi layanan karantina dengan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) melalui National Logistics Ecosystem (NLE), optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penguatan sarana dan prasarana, laboratorium, dan digitalisasi layanan karantina.

Dari berbagai program tersebut, Purbaya meminta Barantin memprioritaskan penguatan pengawasan lalu lintas barang dari dan ke luar negeri. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengganggu sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Purbaya mendorong pemanfaatan bersama infrastruktur pemindaian (scanner) oleh Barantin dan DJBC agar pengawasan lebih efektif sekaligus meningkatkan efisiensi investasi pemerintah.

"Kita ingin investasi pemerintah dilakukan secara tepat sehingga fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan bersama oleh instansi terkait. Dengan begitu, pengawasan semakin efektif sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran," kata Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya juga meminta Barantin, DJBC, dan Lembaga National Single Window (LNSW) memperkuat koordinasi teknis guna memastikan kesiapan sistem, prosedur operasional, serta mekanisme pertukaran data sebelum integrasi layanan diterapkan secara menyeluruh.

Dia berharap sinergi antarlembaga tersebut mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi bagi masyarakat serta pelaku usaha. Selain itu, sinergi tersebut diharapkan memperkuat sistem biosekuriti nasional sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan dan logistik.

"Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung iklim usaha yang kondusif, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengelolaan fiskal yang prudent dan berkelanjutan," tutup Purbaya. (dik)