APBN Masih Kuat, Pemerintah Tidak Akan Tambah Anggaran Subsidi Energi

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tidak akan menambah anggaran subsidi energi, meski harga minyak mentah dunia sempat naik hingga menembus US$100 per barel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai daripada menambah pagu subsidi dan kompensasi, lebih baik memastikan subsidi BBM tepat sasaran sehingga konsumsinya tidak membengkak dan kebutuhan anggarannya tetap terkendali.

"Tidak, tidak [menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi], yang kita pastikan subsidinya tepat sasaran, sehingga bisa terkendali volumenya," ujarnya, dikutip pada Minggu (26/7/2026).

Purbaya menuturkan Kementerian Keuangan telah memperhitungkan kemungkinan harga minyak naik hingga US$100 per barel sehingga kondisi tersebut tidak dianggap darurat untuk menambah anggaran subsidi energi.

Dia juga menjamin APBN masih kuat dan sehat untuk menahan gejolak kenaikan harga minyak. Namun, pemerintah juga tidak bisa leluasa menggelontorkan pengeluaran alias belanja karena ruang fiskal menjadi lebih sempit jika harga minyak bertahan tetap tinggi.

"Masih [APBN kuat], tapi ketika harga minyak turun saya pikir ada ruang untuk menambah belanja dan lain-lain, termasuk kementerian/lembaga. Sekarang kalau harga minyak balik lagi, ruangnya semakin terbatas saja, tapi tidak membahayakan APBN sendiri," katanya.

Purbaya menambahkan kenaikan harga minyak tidak serta merta membuat pemerintah memangkas anggaran belanja untuk program lain, seperti bansos dan stimulus ekonomi. Namun, belanja tambahan nantinya harus dipertimbangkan secara cermat sehingga kondisi fiskal dan defisit tetap terjaga.

"Waktu stimulus kemarin dilakukan kan dengan asumsi harga minyak US$100 juga, jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Cuma yang mau saya tambahin ke K/L dan daerah mungkin tidak seleluasa sebelumnya," tutup bendahara negara.

Sebagai informasi, pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp233 triliun untuk belanja subsidi dan kompensasi pada semester I/2026. Jumlah itu terdiri atas belanja subsidi senilai Rp116 triliun dan kompensasi senilai Rp116,9 triliun. (rig)