Menkeu: APBN Siap Beri Dukungan untuk Daerah Bencana dan Papua

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah sedang menyusun strategi untuk memastikan daerah yang terdampak bencana mendapatkan dukungan anggaran, serta menjaga kondisi APBN tetap sehat dan stabil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kemenkeu dan Kemendagri berkomitmen untuk mempercepat penyaluran anggaran untuk membantu daerah yang terkena bencana. Anggaran itu akan digunakan antara lain untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar segera diselesaikan, khususnya bagi kementerian/lembaga yang masih dalam proses administrasi," katanya dalam keterangan resmi, Senin (27/7/2026).

Purbaya memandang masalah yang terjadi saat ini bukan kekurangan anggaran, melainkan proses administrasi yang belum selesai. Imbasnya, anggaran bantuan tersebut belum dapat disalurkan kepada daerah yang terdampak bencana, terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

Untuk itu, dia mendorong kementerian/lembaga terkait untuk segera mempercepat penyelesaian proses administrasi tersebut. Hal ini penting agar pemulihan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana bisa dilakukan lebih cepat.

"Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agama, dan Kementerian UMKM menjadi prioritas percepatan, karena berkaitan langsung dengan pemulihan ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah terdampak," tutur Purbaya.

Selain itu, Purbaya dan Mendagri Tito Kanavian juga membahas dukungan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah dan Papua. Purbaya menegaskan anggaran yang menjadi hak Papua melalui skema dana otonomi khusus tidak akan dikurangi.

Purbaya berpesan pembangunan infrastruktur tersebut harus dilaksanakan secara lebih terarah dan tepat sasaran. Dua aspek ini penting diterapkan, termasuk oleh semua pemda, agar kesehatan APBN tidak terganggu.

"Dukungan otonomi khusus Papua tetap dipertahankan, sedangkan kebutuhan-kebutuhan tambahan lainnya disusun melalui desain pendanaan yang efisien dan dipantau pelaksanaannya secara berkala," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan mendagri, menteri keuangan juga turut membahas penguatan pengelolaan fiskal daerah, penguatan kapasitas keuangan daerah, serta dukungan pelayanan publik yang berkelanjutan. (rig)