BERITA TERKINI
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) berbincang dengan warga yang bekerja sebagai pemulung saat mengunjungi Rusunawa Griya Cipta Kedaung, Kota Tangerang, Banten, Selasa (14/1/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan pemerintah daerah (pemda) untuk segera menghapuskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta mempercepat layanan persetujuan bangunan gedung (PBG).
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemda harus menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait dengan pembebasan BPHTB dan percepatan PBG atas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) paling lambat pada akhir Januari 2025.
"Saya sudah sampaikan paling lambat akhir Januari setiap daerah untuk membuat perkada yang membebaskan BPHTB, PBG, dan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta percepatan dari 45 hari menjadi 10 hari," katanya, dikutip pada Rabu (15/1/2025).
Pembebasan BPHTB dan percepatan layanan PBG atas rumah MBR diperlukan guna memberikan kemudahan dalam kepemilikan hunian yang layak serta mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Terlebih, pembebasan BPHTB dan percepatan PBG tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Misal, potensi pajak Kota Tangerang yang hilang akibat pembebasan BPHTB dan percepatan PBG hanya Rp9,9 miliar dari total PAD senilai Rp2,9 triliun.
"Enggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu," ujar Tito.
Tito pun berharap pembangunan rumah MBR bisa dilaksanakan secara merata di seluruh daerah sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di tempat-tempat kumuh.
"Dengan kebijakan ini, rakyat dapat memiliki tempat tinggal layak, dan kita berharap kualitas hidup mereka akan meningkat," tuturnya. (rig)
