BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Coretax administration system bakal mewajibkan para wajib pajak untuk menggunakan tanda tangan elektronik dalam setiap pemenuhan hak dan kewajiban pajak secara elektronik.
Merujuk pada Modul Permohonan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh DJP, ke depan akan ada 2 jenis tanda tangan elektronik, yakni tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi.
"Tanda tangan elektronik tersertifikasi yaitu tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik (sertel)," tulis DJP dalam modul, dikutip Selasa (1/10/2024).
Bagi wajib pajak instansi pemerintah, sertel diterbitkan oleh penyelenggara sertel instansi. Bagi wajib pajak lainnya, sertel diterbitkan oleh penyelenggara sertel noninstansi yang sudah mendapatkan pengakuan Kemenkominfo dan sudah ditunjuk oleh Kemenkeu berdasarkan keputusan menteri keuangan.
Untuk memperoleh sertel tersertifikasi, wajib pajak harus mengajukan permohonan penerbitan sertel kepada salah satu penyelenggara sertel lewat laman DJP. Tata cara pengajuan permohonan dan masa berlaku sertel diatur oleh masing-masing penyelenggara.
Adapun penyelenggara sertel yang tersedia dalam menu Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital pada coretax antara lain BRIN, BSSN, Privy ID, Peruri, TekenAja, dan Vida.
Dalam hal wajib pajak hendak menandatangani dokumen menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, wajib pajak harus mendapatkan kode otorisasi DJP yang diterbitkan oleh DJP.
Untuk memperoleh kode otorisasi, wajib pajak harus mengajukan permohonan saat wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau saat wajib pajak sudah memperoleh NPWP.
"Wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan kode otorisasi DJP secara elektronik dengan mengisi formulir permohonan; menyampaikan alamat ponsel (email) aktif dan nomor telepon seluler aktif, yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas yang dilakukan oleh orang pribadi dimaksud," tulis DJP.
Bila permohonan kode otorisasi DJP disetujui, DJP akan memberikan kode otorisasi dan menerbitkan surat keterangan penerbitan kode otorisasi DJP secara otomatis setelah permohonan disampaikan secara elektronik. Dalam hal permohonan kode otorisasi DJP disampaikan secara tertulis, kode otorisasi akan terbit maksimal 1 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. (sap)
