BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Jangka waktu bagi wajib pajak untuk memberikan penjelasan atas surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) bisa diperpanjang.
Dalam Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022, wajib pajak diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK dalam waktu maksimal 14 hari kalender. Namun, jangka waktu tersebut bisa diperpanjang berdasarkan pertimbangan kantor pelayanan pajak (KPP).
"Silakan diskusikan dengan account representative (AR), sampaikan alasannya [alasan keterlambatan], nanti akan dieskalasi ke kepala KPP. Mereka pasti akan menganalisis dan melihat apakah itu ada itikad baiknya atau ada keterbatasan-keterbatasan," ujar Hadisman selaku perwakilan dari Seksi Penilaian Individu Komersial dan Objek Khusus DJP dalam Regular Tax Discussion (RTD) yang digelar oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Rabu (14/8/2024).
Contoh, jangka waktu untuk menjawab SP2DK bisa saja diperpanjang dalam hal wajib pajak dihadapkan oleh kendala akibat jarak yang terlalu jauh ataupun keterbatasan teknologi komunikasi.
"Intinya silakan datang ke kantor kami, komunikasikan dengan pihak yang ditunjuk, kami akan melihat bagaimana kondisinya dan kami akan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut," ujar Hadisman.
Untuk diketahui, SE-05/PJ/2022 sesungguhnya tidak mengatur secara spesifik tentang perpanjangan jangka waktu penyampaian penjelasan atas SP2DK. Meski demikian, kepala KPP memiliki diskresi dalam menindaklanjuti penjelasan SP2DK yang terlambat disampaikan.
"Dalam hal wajib pajak menyampaikan penjelasan melewati jangka waktu penyampaian penjelasan sebagaimana disebutkan dalam SP2DK, kepala KPP dapat menerima dan menggunakannya dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka menentukan simpulan dan rekomendasi tindak lanjut, dengan mempertimbangkan risiko kepatuhan, iktikad baik, lokasi wajib pajak, efisiensi, efektivitas, dan jangka waktu pelaksanaan P2DK," bunyi SE-05/PJ/2022.
Untuk diketahui, SP2DK diterbitkan oleh KPP dalam rangka melaksanakan kegiatan P2DK. Adapun yang dimaksud dengan P2DK adalah kegiatan meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data dan keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban pajak yang belum terpenuhi.
Wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK secara tatap muka langsung, tatap muka melalui audio visual, atau secara tertulis.
Ke depan, penjelasan atas SP2DK bisa disampaikan secara elektronik dalam hal wajib pajak menerima SP2DK secara elektronik lewat akun DJP Online dan bila DJP Online sudah mampu mengakomodasi penyampaian penjelasan atas SP2DK secara elektronik. (sap)
