BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai mencatat 6.637 keberatan di bidang kepabeanan dan cukai telah disampaikan sepanjang kuartal I/2024.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan semua permohonan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai disampaikan secara elektronik. Menurutnya, masyarakat kini sudah makin mudah menyampaikan keberatan.
"Kami membuka ruang kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan. Kalau sudah keluar tagihannya dan ternyata keberatan, kami akan menyarankan mengajukan keberatan," katanya, dikutip pada Jumat (3/5/2024).
Nirwala mengatakan jumlah permohonan pengajuan keberatan kepabeanan dan cukai yang sebanyak 6.637 berkas pada kuartal I/2024 ini tumbuh 253,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, 4.730 berkas di antaranya diajukan hanya oleh 1 entitas perusahaan.
Keberatan yang diajukan entitas perusahaan tersebut merupakan berkas keberatan atas penetapan pungutan negara untuk barang kiriman dari luar negeri atau impor barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan (PJT).
Apabila 4.730 berkas keberatan tersebut dianggap sebagai 1 pengajuan permohonan, perbandingan pengajuan keberatan pada kuartal I/2024 secara tahunan tidak terdapat perubahan yang signifikan. Pada kuartal I/2024, keberatan yang diterima DJBC menjadi sebanyak 1.908 berkas atau tumbuh 1,7% dari periode yang sama 2023 sebanyak 1.876 berkas.
PMK 136/2022 mengatur masyarakat dapat menyampaikan keberatan atas penetapan mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran, selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, pengenaan sanksi administrasi berupa denda, atau pengenaan bea keluar.
Sejak 1 Januari 2023, penyampaian keberatan di bidang kepabeanan dan cukai harus disampaikan secara elektronik. DJBC pun mengembangkan Sistem Aplikasi Keberatan dan Banding (Siap Tanding) untuk penyampaian keberatan tersebut.
"Sekarang sudah banyak [yang mengajukan keberatan], khususnya terkait barang kiriman. Contohnya kasus Mbak Yuni yang mengajukan keberatan karena pihak kantor pos salah memberitahukan kursnya, dari seharusnya dolar Hong Kong menjadi dolar AS," ujar Nirwala. (sap)
