BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat terdapat 9 perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri.
Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan DJBC memberikan sanksi berupa penangguhan layanan atau blokir ekspor terhadap 9 perusahaan itu. Penangguhan layanan ekspor dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Dari 9 itu, 2 perusahaan sudah melakukan pemenuhan kewajibannya dan saat ini hanya tinggal 7 yang tentunya akan kita follow up sesuai dengan ketentuan," katanya, dikutip pada Minggu (25/2/2024).
PP 36/2023 telah mewajibkan eksportir untuk menempatkan DHE SDA dalam rekening khusus paling sedikit sebesar 30% dan dalam jangka waktu 3 bulan sejak penempatan di rekening khusus. Kebijakan ini mulai berlaku sudah berlaku pada 1 Agustus 2023.
Kewajiban itu berlaku terhadap eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor (PPE) minimal US$250.000. DHE yang wajib dipulangkan di Indonesia mencakup 4 sektor SDA yakni pertambangan, perikanan, perhutanan, dan perkebunan.
Bila eksportir tidak patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri, DJBC akan memberikan sanksi penangguhan layanan ekspor berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BI dan OJK.
Melalui PMK 73/2023, DJBC ditugaskan untuk melaksanakan penangguhan pelayanan ekspor berdasarkan hasil pengawasan BI dan OJK.
DJBC akan mencabut pengenaan sanksi penangguhan layanan ekspor apabila hasil pengawasan BI dan OJK menunjukkan eksportir telah memenuhi kewajibannya.
Penangguhan layanan ekspor merupakan pemblokiran terhadap akses yang diberikan kepada eksportir untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan ekspor, baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual.
"Kalau mereka tidak memenuhi kewajibannya, akan kita blok untuk akses kegiatan ekspornya," ujar Askolani. (rig)
