BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar menempati posisi terbanyak dalam ruang lingkup modus operandi tindak pidana perpajakan pada 2022.
Sesuai dengan data dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak (DJP) 2022, ada 114 kasus tindak pidana perpajakan pada tahun lalu. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 10,7% dibandingkan jumlah pada 2021 sebanyak 103 kasus.
Dari jumlah tersebut, modus operandi berupa penyampaian SPT tidak benar menempati posisi terbanyak. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencatat penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak fiktif menempati posisi terbanyak.
“Menyampaikan SPT tidak benar sebanyak 37 kasus,” demikian data yang disampaikan otoritas dalam laporan tersebut, dikutip pada Minggu (17/12/2023).
Dengan jumlah tersebut, modus operandi penyampaian SPT tidak benar menyumbang sekitar 32,5% dari total kasus. Jumlah tersebut juga mengalami kenaikan sekitar 23,3% dari jumlah pada tahun sebelumnya sebanyak 30 kasus dengan porsi 29,1%.
Pada 2022, modus operandi penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak berdasarkan pada transaksi sebenarnya tercatat sebanyak 27 kasus atau 23,7% dari total kasus. Jumlah tersebut turun sekitar 34,1% dari tahun sebelumnya 41 kasus dengan porsi 39,8%.
Selain itu, ada 4 ruang lingkup lain dari modus operandi tindak pidana perpajakan. Pertama, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sebanyak 13 kasus, sedikit naik dari posisi pada 2021 sebanyak 10 kasus. Kedua, tidak menyampaikan SPT pada 26 kasus, naik 44,4% dibandingkan posisi tahun sebelumya 18 kasus.
Ketiga tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan menyalahgunakan NPWP/PKP sebanyak 6 kasus, naik dari tahun sebelumnya 3 kasus. Keempat, tindak pidana pencucian uang dan korporasi pada 5 kasus atau naik dari tahun sebelumnya 1 kasus. (kaw)
